KPU Bali ajak mahasiswa awasi tempat pemungutan suara

Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak seluruh mahasiswa untuk nongkrong
memantau kerja komisi yang dipimpinnya pada saat hari "H" pemungutan suara.

Hal ini merupakan buntut dari aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan pelajar Pulau Dewata ke kantornya pada Jumat (9/2).

“Saya undang semua mahasiswa, tongkrongi tempat pemungutan suara, itulah hal yang terbaik yang harusnya dilakukan mahasiswa untuk membantu kami supaya tidak ada kecurangan,” kata dia di Denpasar, Sabtu.

Setelah menutup masa kampanye Pemilu 2024, ia mengatakan KPU Bali berkomitmen akan memenuhi target dan menyelesaikan setiap permasalahan di Bali sehingga tidak merembet ke pusat.

Baca juga: KPU Bali tutup masa kampanye dengan ajakan copot baliho

Mereka mengaku siap didampingi dalam segala proses hingga berakhirnya pesta demokrasi tahun ini, ini disampaikan mengingat massa aksi dari mahasiswa sempat hadir dan menyampaikan kekecewaannya atas Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Ketua KPU RI mundur dari jabatannya, sementara jika menuntut di Bali, Lidartawan hanya dapat menyampaikan bahwa mereka yang bekerja di daerah profesional tanpa melakukan kecurangan atau kebohongan.

“Saya bertekad kami semua penyelenggara siap didampingi, apalagi kemarin teman-teman mahasiswa yang demo-demo itu datang saja ke TPS, saksikan apa yang kami lakukan, ada tidak kecurangan, jangan hanya teriak-teriak saja kecurangan, padahal sebenarnya tidak ada, hanya dengar informasi saja,” ujarnya.

Namun selain itu, KPU Bali mengapresiasi aspirasi mahasiswa melalui aksi kemarin, Lidartawan mengakui pernah mengikuti aksi serupa sehingga ia menerima kehadiran mahasiswa di Kantor KPU Bali Jalan Tjok Agung Tresna.

“Saya pastikan seluruh penyelenggara di Provinsi Bali ini tidak akan main-main dalam pemilu. Jika ada yang mau main-main, saat itu saya berhentikan dengan tidak hormat dan tidak boleh jadi penyelenggara lagi. Itu saya sudah janjikan,” tegasnya.

Baca juga: Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya wanita

“Mudah-mudahan sampai akhir kita bisa pertahankan. Tentu masih ingat tahun 1998 pemilihan presiden, pada saat itu hasil tidak memenuhi hasrat masyarakat Bali, gedung ini (Dharma Negara Alaya) adalah gedung yang salah satunya juga dibakar. Tentu kita tidak ingin mengulang kembali sejarah kelam Bali, maka itu bertahap berangsur-angsur kita sudah mulai perbaiki,” ujarnya.

Hingga berakhirnya masa kampanye, penyelenggara mencatat tidak ada masalah besar yang tidak dapat dilalui, kondisi relatif aman dan tidak sehangat situasi di Jakarta. Fakta di KPU Pusat sebenarnya juga sudah sesuai tupoksi KPU secara substansi, namun KPU tidak sempat konsultasi dengan DPR, karena reses, sehingga kurang etik tanpa konsultasi teknis itu.