Denpasar (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah usai, namun evaluasi atas proses panjang tersebut masih diperlukan.
Bukan untuk mengganggu hasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bali mencoba memotret perilaku pemilih sebagai pembelajaran ke depan.
Penelitian bersama Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar mengungkap bahwa peran sosialisasi penyelenggara menempati posisi pertama alasan seseorang menggunakan hak pilih pada 27 November 2024.
Namun sayangnya, keberhasilan sosialisasi untuk datang memilih dan sosialisasi untuk tidak menoleransi politik uang tidak linier, sebab 58 persen pemilih di Bali mewajarkan politik uang.
Terpapar Sosialisasi KPU
Penelitian Universitas Udayana yang dikomandoi akademisi ilmu politik Kadek Dwita Apriani membongkar fakta dari 800 sampel sebanyak 42,4 persen pemilih menggunakan hak pilihnya karena melihat atau mendengar sosialisasi penyelenggara.
Dalam perjalanan Pilkada Bali dan kabupaten/kota, peran ini tidak hanya dipikul KPU provinsi, namun juga jajaran di kabupaten/kota, badan adhoc di akar rumput, hingga instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan.
KPU merangkum upaya-upaya yang mereka lakukan selama ini berupa pertemuan tatap muka, kegiatan yang mengumpulkan komunitas, dan pemanfaatan media sosial.
Peran sosialisasi akhirnya menjadi opsi utama, disusul ketakutan pemilih jika hak pilihnya dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar sebesar 17,1 persen, diingatkan oleh orang sekitar 14,2 persen, dan enam opsi lainnya.
Walaupun sudah berhasil menjadi alasan utama pemilih tergerak ke tempat pemungutan suara (TPS), diakui upaya paling berat yang mereka rasakan adalah menggunakan media sosial, sedangkan Universitas Udayana mendata sebanyak 88 persen dari sampel pemilih merupakan pengguna media sosial aktif.
Data pun mengamini tantangan KPU, sebab faktanya 74 persen responden tidak follow atau mengikuti akun media sosial penyelenggara pemilu.
Penyelenggara tidak bisa hanya berpuas dengan 42,4 persen peran mereka tadi, ke depan dengan masuknya generasi alpha sebagai pemilih pemula memaksa lebih banyak lagi penyelenggara berasal dari generasi yang paham optimalisasi media sosial.
Meskipun sosialisasi sudah dilakukan dengan masif dan dikatakan berhasil menjadi alasan kuat pemilih datang ke TPS, masih ada pemilik hak suara yang memutuskan tidak menggunakan haknya.
Di Bali, alasan utama responden tak hadir adalah harus bekerja di hari pemilihan, ini juga menjadi tantangan penyelenggara karena sejatinya sudah ada ketentuan hari libur saat hari pemungutan suara.
Berangkat dari riset dua perguruan tinggi ini, ditemukan pula tingginya angka pemilih yang permisif terhadap politik uang.
Untuk hal ini, paparan sosialisasi dari KPU mengenai larangan politik uang bukan satu-satunya alasan sehingga universitas melihat masalah ini tidak bisa dibebankan ke KPU semata, melainkan perlu menjadi perhatian bersama ke depan.
Politik Uang Dianggap Wajar
Satu hal yang mengejutkan dalam kajian KPU Bali bersama perguruan tinggi adalah temuan 58 persen responden se-Bali menilai politik uang sebagai hal yang wajar.
Lebih dalam, ditemukan bahwa 29 persen dari 800 orang itu tidak menerima uang dari kandidat atau tim sukses dan tidak memilihnya dan 3,1 persen tidak menjawab, namun sebanyak 52,8 persen menerima uang tetapi tetap memilih sesuai hati nurani dan 15,1 persen menerima uang dan memilih calon tersebut.
KPU mengklaim tiap melakukan sosialisasi, soal larangan politik uang selalu terselip, tapi permintaan dari pemilih yang terus disusui oleh peserta pemilu membuat politik uang jadi permisif.
“Sesuatu hal yang permisif akan menjadi kebiasaan dan ketika sudah kebiasaan akan jadi proses budaya, ketika sudah jadi budaya maka kita tidak akan kembali ke titik nol di awal yang kita anggap baik,” kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan.
Dalam tugas dan fungsinya yang harus dilakukan KPU adalah meyakinkan masyarakat memilih dengan hati nurani, sedangkan temuan kecurangan di lapangan merupakan ranah instansi lain.
Kebingungan yang muncul juga soal kapan pemberian dari kandidat bisa dinyatakan masuk kategori politik uang, di mana semestinya itu dianggap kecurangan ketika dilakukan setelah penetapan calon.
Sementara, dari survei yang berlangsung sejak Februari itu tidak detail menyebut waktu kejadian atau dari kalangan mana pemilih yang mewajarkan pemberian uang atau hadiah.
Saat dibedah lebih dalam lagi, ditemukan sejumlah bentuk pemberian yang disukai pemilih, yang didominasi oleh pemberian berbentuk uang tunai.
Pada Pilkada Bali dan kabupaten/kota 2024, sebanyak 35,8 persen pemilih mengaku lebih suka diberikan uang tunai, disusul sembako 26,6 persen, sumbangan perbaikan tempat ibadah pura/gereja/masjid 17,9 persen, sumbangan upacara adat 8,4 persen, safari kesehatan gratis 8,1 persen, tidak menjawab 2,1 persen, dan seragam PKK/sekaa gong 1,1 persen.
Angka ini menunjukkan adanya kenaikan opsi menerima demi kepentingan ibadah dan adat atau kepentingan komunal bukan pribadi.
Secara teori ini disebut Club Goods (barang klub) atau bantuan yang berupa barang publik. Meskipun bukan untuk keuntungan pribadi, kondisi ini juga masuk kategori politik uang dalam riset KPU.
Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali masih memerlukan edukasi soal pemilihan yang demokratis, sebab penerimaan akan politik uang ini naik dari survei secara nasional 2019 sebesar 34 persen sementara di Bali saja saat ini menyentuh 58 persen.
Jika alarm ini diabaikan mulai dari pencegahannya yaitu lewat sosialisasi, maka permisifnya politik uang di masyarakat akan menjadi persoalan bagi demokrasi di masa depan.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
