Denpasar (Antara Bali) - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Denpasar diminta untuk tidak menjadi kendaraan politik partai tertentu menjelang pelaksaanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bali yang dijadwalkan pada 15 Mei mendatang.
"Kami berharap peran ormas untuk tidak menjadi kendaraan partai, kita boleh masuk (partai) namun bukan atas nama ormas tertentu karena itu akan menarik konflik," kata Kapolresta Denpasar, Komisaris Besar Polisi I Wayan Sunartha, dalam pengarahannya kepada anggota ormas di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, jika berdasarkan kelompok, maka hal itu dikhawatirkan rentan terjadi gesekan-gesekan yang berujung pada keributan. "Ormas tidak masuk ranah itu dijadikan kendaraan oleh partai yang mengusung calon gubernur. Kita memilih sesuai dengan kenyakinan bahwa calon itu mampu memimpin Bali," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi dan tatap muka dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan organisasi kemasyarakatan Kota Denpasar dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Denpasar itu, Kapolresta juga mengharapkan ada peran aktif ormas untuk menjaga situasi kondusif dan keamanan Pulau Dewata mengingat selain pilkada, tahun 2013 Bali menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
"Pada kesempatan ini kami ajak rekan-rekan (ormas) untuk membulatkan tekad dan bersatu, tidak ada arogansi kelompok dan saling ingin menunjukkan. Model yang bagus adalah rukun, damai, saling menjaga, dan harmonis," ujarnya.
Ormas juga diharapkan untuk introspeksi dengan beberapa kejadian yang melibatkan ormas dan oknum tertentu yang berujung pada keributan. Selain itu beberapa konflik horizontal yang terjadi di luar Bali seperti di Lampung dan Sumbawa diharapkan menjadi pelajaran kepada masyarakat agar tidak lengah dalam menjaga keamanan di Pulau Dewata.
Sunartha menilai bahwa keberadaan ormas di Bali memiliki peran dalam membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan. "Bali yang dijual pariwisata, pariwisata didasari rasa aman dan nyaman. Pulau Dewata juga dijadikan tempat kegiatan nasional dan internasional yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, untuk itu kami perlu bantuan kerja sama dan koordinasi dari ormas," katanya.
Sementara itu salah seorang perwakilan dari salah satu ormas besar yang ikut hadir, Agus Suparta menyatakan bahwa tidak ada ormas yang bertujuan tidak baik untuk Bali namun gesekan yang terjadi di lapangan menurutnya, kemungkinan disebabkan oleh beberapa oknum atau individu yang menjadi anggota ormas yang berperilaku preman.
"Dalam setiap kejadian tidak ada instruksi dari pimpinan jajaran ormas tetapi individu dalam ormas mungkin berperilaku preman. Kami akan bina mereka dan juga kami harapkan bantuan polisi untuk membina mereka," ujar Sekretaris Jenderal DPP Baladika Bali itu.
Pada pertemuan itu, delapan ormas dan paguyuban di Kota Denpasar juga menyepakati enam hal, di antaranya menjunjung rasa persaudaraan, menyepakati bersama-sama meredam dan menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat berwajib, mengedepankan sikap asah, asih, dan asuh, bekerja sama dengan unsur keamanan dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban. (DWA/T007)
