Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyampaikan langkah-langkah Pemprov Bali dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024, saat menerima anggota Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja masa reses di Denpasar, Rabu.
Sekda Dewa Indra menjabarkan Pemprov Bali telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, namun sebelumnya sudah diantisipasi lewat sosialisasi menyeluruh.
“Semua ASN sudah diberi sosialisasi tentang netralitas, apa yang tidak boleh dilakukan, diucapkan atau dilakukan di media sosial,” kata Dewa Indra.
Selanjutnya, Sekda Bali memastikan seluruh ASN di Provinsi Bali dan jajaran sudah menandatangani pakta integritas, yang artinya mereka berikrar untuk netral di masa menjelang Pemilu 2024.
Ditambahakn, langkah antisipasi berupa surat edaran larangan penggunaan fasilitas-fasilitas Pemprov Bali yang dimiliki perangkat daerah untuk kegiatan politik praktis.
Kepada rombongan Komisi II DPR RI, Sekda Dewa Indra juga melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus menyangkut netralitas ASN, artinya langkah-langkah ini sudah berjalan dengan baik berkat rutin disosialisasikan.
“Mengingatkan ini kan terus dilakukan, hari ini pun Tim Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN turun ke beberapa perangkat daerah untuk melakukan pengawasan, ini akan terus menerus sampai ke sekolah-sekolah dan UPT yang ada di kabupaten/kota tujuannya mencegah ASN dan non ASN melalukan tindakan yang tidak dibolehkan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, selain membahas upaya menjaga netralitas ASN, DPR RI juga menyinggung persiapan Pemilu 2024 dan progres seleksi PPPK.
Sekda Dewa Indra mengakui meski banyak apresiasi atas penyelenggaraan di Bali, ada juga peringatan dini kepada pemerintah daerah dan penyelenggara agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas.
Ketua rombongan yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengatakan secara teori seluruh proses terkait pemilu dan seleksi PPPK di Bali sudah baik, namun tak berhenti di sana mereka akan terus memantau proses di lapangan.
“Untuk penjelasan tadi dalam konteks teorinya bagus. Contoh mereka ada bikin tempat pemungutan suara khusus di satu perguruan tinggi yang konsepnya asrama, itu bagus mereka proaktif,” kata dia.
Selain itu, Komarudin mengapresiasi KPU Bali yang membentuk tempat pemungutan suara dengan seluruh penyelenggaranya perempuan, ia menilai ini sebagai upaya pemberdayaan perempuan sekaligus memantik keterlibatan perempuan dalam politik.
“Sekarang dari sisi regulasi kita beri ruang 30 persen untuk perempuan dalam partisipasi politik saja masih susah. Jadi aktivitas KPU dan Bawaslu untuk melibatkan perempuan penting sekali, mau tidak mau dunia ini ke depan dipimpin oleh perempuan,” ujarnya.
