Gianyar, Bali (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Bali, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi atas rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 di gedung perwakilan rakyat.
"Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan APBD Tahun 2024," demikian siaran pers Diskominfo Gianyar, Rabu.
Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Kandel menyampaikan pandangan optimis target pendapatan daerah itu akan dilampaui dengan mengintensifkan pungutan, baik pungutan pajak daerah maupun retribusi daerah, penerapan pajak hotel dan restoran secara online, menekan terjadinya kebocoran pajak daerah.
"Terutama pada saat puncak kunjungan dengan melaksanakan crash program dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," katanya.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah melakukan pendataan kembali wajib pajak yang belum terdata agar didaftarkan sebagai pemilik NPWPD karena banyak fakta di lapangan villa- villa, bungalow, penginapan, kos-kosan di atas 10 kamar yang belum terdata sehingga mereka belum membayar pajak.
“Untuk restoran maupun rumah makan agar didata kembali karena banyak ternyata rumah makan yang belum membayar pajak, padahal pendapatan rumah makan mereka di atas pendapatan tidak kena pajak, dan mengaudit restoran maupun rumah makan yang membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya mereka bayar,” jelasnya.
Di samping itu, parkir dan ABT (Air Bawah Tanah) juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pajak parkir agar dilakukan pengawasan lebih intensif. Banyak potensi yakni parkir di pasar-pasar, rumah sakit maupun tempat keramaian, obyek wisata dan hiburan dengan system daring dan menggunakan palang (pintu) sehingga pendapatan retribusi parkir ke depan bisa mencapai target.
Selaras dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar I Made Togog juga menyoroti retribusi PAD yang belum optimal. “Khusus dari sisi PAD yang dipasang sebesar Rp1,6 triliun lebih merupakan angka yang cukup realistis mengingat potensi pajak kabupaten cukup besar sedangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah akibat masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti sektor pertanian yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dalam membangun pertanian yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan perekonomian.
Sedangkan menurut Fraksi Demokrat, dari PAD yang dipasang pada RAPBD Tahun 2024 berharap dapat membiayai sektor prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana belanja. Mengingat membaiknya situasi kunjungan Pariwisata ke Bali khususnya Ubud sudah mulai adanya peningkatan.
“Kami mohon ke Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa memperhatikan kondisi trotoar yang ada di objek pariwisata,” harap I Gede Sudiarta.
Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Kapidada, mengatakan berdasarkan dari semua paparan saudara Bupati Gianyar yang dirangkum dalam pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2024. Fraksi Indonesia Raya dapat menerima materi Rancangan Perda Kabupaten Gianyar Tentang APBD tahun 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.
Baca juga: Pemkab Gianyar gelar pasar murah atasi harga beras naik
Baca juga: Pemkab dan DPRD Gianyar bahas rancangan APBD 2024
