Jakarta (Antara Bali) - Ekonom dari PT Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan pemerintah harus menggunakan sistim "online" dalam mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mempercepat penyerapan anggaran 2013.
"Memang sekarang sudah ada upaya untuk memperbaiki, tapi pengisian DIPA itu lambat sehingga semuanya harus bersifat 'online'," kata Lana Soelistianingsih yang dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sistim "online" itu dapat mencontoh RTGS (Real-Time Gross Settlement) yang ada di bank. "Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed). Rekening peserta dapat di-debet/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, yang lebih substansial adalah penyusunan APBN harus berdasarkan prioritas karena pengeluaran kementerian/lembaga terlalu besar dan tidak sesuai dengan keperluan. "Keperluannya sekarang tidak sebesar itu, barangkali sekitar 90 persen dari anggaran yang selama ini diajukan," kata Lana.
Ia mengungkapkan kementerian/lembaga yang berada di daerah terkadang mendapatkan dana dari APBN dan APBD sehingga membingungkan mana yang harus dipakai karena alokasi anggarannya kebanyakan. "Inilah yang saya bilang anggarannya terlalu besar, mereka sendiri bingung dengan proyek-proyek mana yang berkualitas," ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Nasional FITRA Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan model "priority budget system" pada penyusunan APBN.
Dengan menggunakan model perencanaan konvensional, tidak tergambarkan persoalan kekinian karena pemerintah tidak menyusun prioritasnya Pihaknya mencatat pada 2012, APBN hanya terserap 97 persen dengan konsentrasi penyerapan terbesar pada triwulan terakhir. "Sekitar 40 persen anggaran diserap pada triwulan keempat," katanya. (*/T007)
