Semarapura (ANTARA) - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika mengharapkan proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di kawasan Gunaksa, Kabupaten Klungkung, dapat disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat Bali, maupun kalangan nasional dan internasional.
"Banyak orang berpikir proyek PKB akan mangkrak, selain juga muncul isu lingkungan. Oleh karenanya, harus dilakukan sosialisasi lebih luas karena tidak banyak yang tahu, mau dibuat apa saja di sana," kata Pastika di Klungkung, Rabu.
Pastika dalam kegiatan resesnya terkait proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali itu diterima oleh Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Infrastruktur Putu Rasmawan, Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Eka Djawana dan sejumlah tim pembangunan PKB.
Menurut dia, sosialisasi pembangunan PKB ini juga dapat memanfaatkan ajang Presidensi G20 Indonesia karena proyek monumental tersebut tidak saja untuk pelestarian budaya Bali, sekaligus nantinya dapat menjadi sumber lokomotif ekonomi Bali.
Baca juga: Jaksa Agung hibahkan tanah untuk Pusat Kebudayaan Bali
"Kalau bisa, investasi di Zona Komersial dalam proyek PKB itu bisa diisi oleh orang Bali yang kaya-kaya, baik yang tinggal di Bali maupun yang di luar Bali. Orang Bali yang tinggal di luar, banyak yang kaya-kaya, kenapa nggak mereka itu yang ditarik ke Bali?" ujar anggota Komite 4 DPD RI itu.
Dengan upaya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah daerah, kata Pastika, juga untuk menghindari kesalahpahaman dari berbagai komponen masyarakat terhadap proyek yang mendapatkan pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,5 triliun itu.
"Gubernur juga tentunya tahu persis orang Bali yang kaya-kaya di Jakarta. Proyek pembangunan PKB ini perlu gerakan bersama dan tidak bisa jika hanya dikerjakan melalui pendanaan negara saja," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Melalui sosialisasi, lanjut Pastika, masyarakat juga nantinya bisa mengetahui bagaimana kelanjutan pembangunan proyek itu, di tengah kondisi menuju tahun politik dan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan habis masa jabatannya pada 2023.
Sementara itu, Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Infrastruktur Putu Rasmawan menyampaikan dana pinjaman dari program PEN sebesar Rp1,5 triliun dianggarkan untuk pembebasan lahan dan pematangan lahan Pusat Kebudayaan Bali.
Baca juga: Gubernur Koster: Jangan ada yang "bermain" tanah untuk PKB
Kawasan PKB akan dibangun di atas lahan seluas 337,68 hektare. Dana pinjaman PEN sebesar Rp1,5 triliun itu belum termasuk untuk pembangunan panggung pementasan dan 12 museum tematik yang berada di Zona Inti PKB.
Menurut Rasmawan, rencananya dana untuk pembangunan Zona Inti akan menggunakan dana dari para pihak yang berinvestasi pada Zona Komersial di PKB.
Kawasan PKB rencananya akan dibagi menjadi tiga zona yakni Zona Penyangga, Zona Inti dan Zona Komersial. Di Zona Penyangga nantinya akan ada embung, taman ekologis, desa wisata, dan ruang terbuka hijau.
Sedangkan di Zona Inti akan dibangun berbagai jenis panggung pementasan dan 12 museum tematik. Pada Zona Komersial rencananya akan dibangun rumah sakit, hotel, pelabuhan marina dan sebagainya, yang intinya kerja sama pembangunannya dilakukan dengan investor.
Rasmawan mengatakan pematangan lahan dilakukan karena lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan PKB dalam kondisi yang kritis dan merupakan alur aliran lahar saat erupsi Gunung Agung tahun 1963, selain juga berada di dekat laut.
Terkait mitigasi bencana yang sudah dilakukan diantaranya melalui normalisasi Tukad Unda, kemudian untuk pematangan lahan elevasinya dinaikkan setinggi 4 hingga 6 meter.
"Kami juga tidak sekadar menguruk, tetapi kualitas tanah yang dipakai ditentukan, dan kepadatannya, termasuk menggunakan geotekstil," kata Rasmawan.
Ia berharap dalam waktu dekat ini PKB bisa dikelola oleh BUMD yang dinamakan PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sehingga bisa lebih agresif bekerja sama dengan investor. "DPRD Bali sudah ketok palu untuk pembentukan Perseroda ini," ujarnya.
