Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menggunakan semua instrumen kebijakan untuk menjaga laju inflasi agar dapat terkendali dengan baik.
“(Hal itu dikarenakan) kita tahu pengaruh dan dampak dari berbagai faktor yang sering tidak selalu kita kontrol,” ucap dia dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.
Pihaknya disebut menggunakan hampir semua sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga rakyat dan perekonomian dari gempuran inflasi.
Misalnya, pemerintah menggunakan anggaran subsidi dan kompensasi untuk listrik, bahkan di tingkat 1200 Volt Ampere (VA) dan 3000 VA. “Di bawah itu semuanya (1200 VA dan 3000 VA) adalah mendapatkan subsidi sangat besar, sehingga kita mengeluarkan lebih dari Rp57 triliun untuk subsidi listrik,” katanya.
Baca juga: Sri Mulyani: Proyeksikan defisit APBN 2023 sebesar 2,28 persen dari PDB
Kendati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat mengalami kenaikan, lanjut dia, pemerintah tidak pernah menaikkan harga listrik. “Kenaikan harga BBM juga masih jauh di bawah harga market,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pihaknya menganggarkan ketahanan pangan untuk meningkatkan sisi suplai, lalu memberikan pula anggaran pembangunan infrastruktur sebagaimana yang diminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait anggaran untuk perbaikan jalan raya, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur guna memperbaiki biaya logistik.
“Ini semuanya adalah dukungan APBN untuk pengendalian inflasi, baik itu masalah suplainya, masalah harganya, maupun dari masalah distribusi, namun juga belanja kementerian dan lembaga seperti Menteri Pertanian, untuk sarana-prasarana dan juga bibit serta berbagai belanja, ungkap Menkeu.
Pemanfaatan APBN digunakan juga untuk cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan hingga perbaikan infrastruktur antar wilayah sehingga meminimalisir perbedaan ekstrim harga antar wilayah.
