Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berada di kisaran 2,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp486,4 triliun.
Proyeksi tersebut lebih rendah Rp111,8 triliun dari target sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB.
“Kami perkirakan sampai dengan akhir tahun defisit ada di Rp486,4 triliun atau 2,28 persen dari PDB dengan keseimbangan primer yang nyaris mendekati balance, yaitu menjadi Rp49 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin.
Prediksi tersebut ditopang oleh proyeksi pendapatan dan belanja negara yang juga diperkirakan meningkat.
Pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi Rp174,2 triliun dari target, menjadi Rp2.637,2 triliun atau sekitar 107,1 persen terhadap PDB.
Baca juga: Menkeu: Surplus APBN semester I 1023 capai Rp152,3 triliun
Proyeksi pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak yang diperkirakan lebih tinggi Rp97,1 triliun dari target menjadi Rp2.118,3 triliun atau 104,8 persen terhadap PDB. Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprediksi lebih tinggi Rp74,4 triliun dari target menjadi Rp515,8 triliun atau 116,9 persen terhadap PDB.
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun atau 102 persen dari APBN 2023. Proyeksi tersebut naik Rp62,5 triliun dari target sebesar Rp3.061,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp2.298,2 triliun atau 102,3 persen dari APBN, lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp2.246,5 triliun. Belanja pemerintah memperhitungkan pagu aktual untuk kementerian/lembaga dan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembayaran kewajiban pemerintah.
Sementara transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun atau 101,3 persen dari APBN, lebih tinggi dari target yang sebesar Rp814,7 triliun.
Baca juga: Menkeu: 51,2 persen APBN hingga Mei dinikmati langsung oleh rakyat
Adapun pembiayaan negara diperkirakan turun 17,7 persen, menjadi Rp486,4 triliun dari Rp598,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 81,3 persen dari target APBN.
Pembiayaan anggaran memperhitungkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih rendah Rp350 triliun dari target, menjadi Rp362,9 triliun dari Rp712,9 triliun. Kemudian, tambahan penggunaan SAL sebesar Rp156,9 triliun untuk penurunan pembiayaan utang Rp100,9 triliun dan kebutuhan pembayaran kewajiban pemerintah Rp56 triliun.
