Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebesar 51,2 persen dari total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia.
“Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun atau setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2023.
Dengan demikian, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp366,2 triliun.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut pemulihan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah NKRI
Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari bantuan sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.
Realisasi bantuan sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Adapun total realisasi belanja untuk UMKM tercatat sebesar Rp601 miliar.
Kemudian, belanja lainnya disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.
Baca juga: Menkeu sebut Indonesia kucurkan Rp313 triliun investasi kurangi emisi karbon
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun.
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subdisi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.
