Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, memperketat keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah pekerja yang tidak sesuai prosedur hingga dikhawatirkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kami wawancara mendalam, latar belakang dan tujuannya apa,” kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali Shandro Bobby Raymon di Denpasar, Kamis.
Imigrasi juga menggandeng aparat penegak hukum termasuk pemangku kepentingan salah satunya kepolisian dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari-Juni 2023, sebanyak 412 PMI tanpa prosedur yang sah (ilegal) berhasil digagalkan keberangkatannya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Baca juga: Kemenkumham Bali bentuk tim intelijen cegah perdagangan manusia
Jumlah itu melonjak dibandingkan kondisi sama pada 2022 yang hanya mencapai enam orang PMI non prosedural yang akhirnya tidak jadi berangkat.
Selain tanpa prosedural, keberangkatan mereka dikhawatirkan menjadi korban TPPO.
Berdasarkan catatan terakhir Imigrasi Ngurah Rai pada 15 Juni 2023, bersama kepolisian dan BP2MI mengagalkan keberangkatan empat orang korban diduga TPPO yang melibatkan dua orang tersangka.
Mereka dijanjikan bekerja di Kamboja melalui Thailand dan diberangkatkan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Membaiknya situasi global karena pandemi COVID-19 yang terkendali mendorong pembatasan lalu lintas orang antarnegara semakin diperlonggar.
Kondisi tersebut memberikan peluang makin banyak keberangkatan PMI dari Bali ke luar negeri.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya menyebutkan kasus TPPO terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami peningkatan cukup drastis pada periode tahun 2020-2023.
Baca juga: Polres Bandara Ngurah Rai gagalkan perdagangan empat WNI ke Qatar
Berdasarkan data Kemlu, selama periode 2020-2023 tercatat 1.800 kasus TPPO.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali mematangkan pembentukan tim operasi intelijen untuk mencegah TPPO.
Saat ini, Kanwil Kemenkumham Bali sedang membahas teknis pembentukan tim operasi intelijen dengan nama "Kresna" yang dilakukan secara terpusat di bawah kendali Direktorat Intelijen Keimigrasian Kemenkumham RI.
Dalam operasi intelijen keimigrasian tersebut, akan ditargetkan terkumpul data dan informasi tentang potensi praktik diduga TPPO.
