Bupati Klungkung, Bali, I Nyoman Suwirta meminta seluruh warga masyarakat kabupaten tersebut dapat menghadapi perbedaan politik selama Pemilu Serentak 2024 dengan bijaksana guna mencegah terjadinya konflik sosial dan perpecahan.
Dalam sosialisasi pencegahan potensi konflik sosial bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klungkung, Kamis, Suwirta mengatakan perbedaan politik merupakan fakta yang tak terbantahkan terjadi dalam setiap siklus demokrasi elektoral.
Hal itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perhelatan demokrasi muncul potensi, yang jika tidak diatasi dengan baik, akan menimbulkan konflik sosial baik vertikal maupun horisontal.
Oleh karena itu, Suwirta meminta semua pemangku kepentingan, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dinas terkait lainnya, untuk dapat melakukan koordinasi dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai. Bahkan, harus bisa meredam konflik agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat.
Baca juga: Bupati Klungkung minta pusat perbaiki infrastruktur Nusa Penida untuk KSPN
Selain perbedaan politik, lanjutnya, konflik sosial juga bersumber dari permasalahan terkait ekonomi, sosial, budaya, hubungan antarumat beragama, suku, dan etnis. Selain itu, juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam (SDA), dan lain sebagainya.
"Daerah maju ada konflik, daerah mundur juga ada konflik. Sekarang, keberanian mengambil keputusan di lapangan itu yang harus diperkuat. Jangan pernah saling menyalahkan dan jangan merasa paling benar," pesannya.
Suwirta juga menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga harus memandang segala macam perbedaan, kemajemukan atau keanekaragaman sebagai bagian dari kenyataan untuk memperkaya kehidupan berbangsa, bernegara, dan sosial kemasyarakatan.
Perbedaan di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai pemicu untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
Baca juga: Pemkab Klungkung targetkan Arung Jeram jadi sport tourism andalan
"Saya tidak mau Klungkung ini ribut gara-gara saya. Saya tetap menjaga Kabupaten Klungkung agar tetap damai," kata Suwirta.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung I Dewa Ketut Sueta Negara mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyikapi situasi konflik sosial yang terjadi di kabupaten setempat.
Pada tahun 2024 nanti, seluruh Indonesia menggelar pesta demokrasi berupa pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, pemilihan kepala daerah, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Pada pesta demokrasi yang akan datang, tensi politik yang meningkat dapat memunculkan potensi-potensi kerawanan," ujar Sueta.
Oleh karena itu, perlu sosialisasi untuk meminimalkan terjadinya konflik di masyarakat.
Dalam sosialisasi pencegahan potensi konflik sosial bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klungkung, Kamis, Suwirta mengatakan perbedaan politik merupakan fakta yang tak terbantahkan terjadi dalam setiap siklus demokrasi elektoral.
Hal itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perhelatan demokrasi muncul potensi, yang jika tidak diatasi dengan baik, akan menimbulkan konflik sosial baik vertikal maupun horisontal.
Oleh karena itu, Suwirta meminta semua pemangku kepentingan, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dinas terkait lainnya, untuk dapat melakukan koordinasi dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai. Bahkan, harus bisa meredam konflik agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat.
Baca juga: Bupati Klungkung minta pusat perbaiki infrastruktur Nusa Penida untuk KSPN
Selain perbedaan politik, lanjutnya, konflik sosial juga bersumber dari permasalahan terkait ekonomi, sosial, budaya, hubungan antarumat beragama, suku, dan etnis. Selain itu, juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam (SDA), dan lain sebagainya.
"Daerah maju ada konflik, daerah mundur juga ada konflik. Sekarang, keberanian mengambil keputusan di lapangan itu yang harus diperkuat. Jangan pernah saling menyalahkan dan jangan merasa paling benar," pesannya.
Suwirta juga menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga harus memandang segala macam perbedaan, kemajemukan atau keanekaragaman sebagai bagian dari kenyataan untuk memperkaya kehidupan berbangsa, bernegara, dan sosial kemasyarakatan.
Perbedaan di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai pemicu untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
Baca juga: Pemkab Klungkung targetkan Arung Jeram jadi sport tourism andalan
"Saya tidak mau Klungkung ini ribut gara-gara saya. Saya tetap menjaga Kabupaten Klungkung agar tetap damai," kata Suwirta.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung I Dewa Ketut Sueta Negara mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyikapi situasi konflik sosial yang terjadi di kabupaten setempat.
Pada tahun 2024 nanti, seluruh Indonesia menggelar pesta demokrasi berupa pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, pemilihan kepala daerah, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Pada pesta demokrasi yang akan datang, tensi politik yang meningkat dapat memunculkan potensi-potensi kerawanan," ujar Sueta.
Oleh karena itu, perlu sosialisasi untuk meminimalkan terjadinya konflik di masyarakat.