Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menekankan soal resiliensi dan kolaborasi kepada BPBD Bali dan kabupaten/kota saat Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) 2023.
Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Sabtu, Indra mengatakan dalam membangun resiliensi bukan sekadar kapasitas respon semata, namun membangun sebuah sistem sebagai tanggung jawab bersama seluruh BPBD se-Bali dan segenap pemangku kepentingan.
"Untuk membangun resiliensi diperlukan kekuatan kolaborasi. Kolaborasi ini meliputi kolaborasi multi sektor, bersama-sama bersinergi, sehingga pola kepemimpinan kolaboratif di BPBD dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya resiliensi," kata Indra.
Lebih jauh, dalam melakukan resiliensi butuh tahapan panjang, mulai dari pengenalan risiko bencana, menentukan langkah yang harus dilakukan, hingga mengajak masyarakat untuk bersama membangun resiliensi.
"Alasannya karena dalam resiliensi yang kuat, tangguh maka kapasitas respon yang benar dan tepat menjadi urusan pendukung di dalamnya," ujar birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu.
Resiliensi dan kolaborasi sendiri merupakan tema besar dalam Rakorda Penanggulangan Bencana 2023, Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas yang telah terbangun.
"Tentunya, terlebih dengan adanya potensi bencana multi hazard yang berjumlah 15 bencana di Pulau Bali. Oleh karena itu, kita membutuhkan kesiapan bersama dalam penanggulangan bencana," kata dia.
Rentin menjabarkan hasil dari rakorda tersebut, seperti BPBD se-Bali yang masih perlu penguatan sumber daya, baik personil, peralatan dan anggaran untuk bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ke depan.
Selain itu, ada isu strategis prioritas yang harus ditingkatkan seperti pengembangan sistem peringatan dini hingga tingkat desa dan dunia usaha, pengembangan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) untuk dunia usaha khususnya di sektor pariwisata, penguatan pemenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana, dan strategi untuk mewujudkan seluruh desa menjadi Desa Tangguh Bencana (destana).
Hal lain yang turut dibahas dalam Rakorda Penanggulangan Bencana itu adalah soal manajemen kepegawaian, termasuk perihal belum adanya dukungan tunjangan risiko untuk personil penanggulangan bencana.
"Rakorda juga membahas upaya peningkatan pelayanan bantuan sosial pasca bencana yang selama ini sudah berjalan baik tetapi masih perlu upaya peningkatan kualitas layanan terutama dari sisi kecepatan pencairan bantuan, dibahas juga masalah MoU dan PKS khususnya dalam penanggulangan bencana," tutup Rentin.
Baca juga: Presiden Jokowi minta pemda anggarkan dana bersama untuk bencana
