Denpasar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat jumlah peristiwa bencana selama Januari-Oktober 2025 melampaui kondisi sepanjang tahun 2024.
“Berdasarkan data BPBD kabupaten/kota yang dihimpun melalui Sistem Informasi Kebencanaan, sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2025 tercatat sedikitnya ada 50 kejadian bencana, dibandingkan dengan periode 2024, sepanjang Januari hingga akhir Desember 2024 tercatat 41 kejadian,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Teja Bhusana.
Ia di sela Apel Kesiapsiagaan Bencana di Denpasar, Selasa, menyampaikan 50 kejadian sepanjang Januari-Oktober 2025 didominasi cuaca ekstrem dan banjir, yang mengakibatkan 41 korban meninggal, 18 luka-luka, 812 warga mengungsi atau terdampak.
“Kerusakan 1.463 bangunan, 129 jaringan jalan dan jembatan, serta luas lahan terbakar sekitar 76 hektare, dengan estimasi kerugian kurang lebih Rp145,4 miliar,” ujarnya.
Sementara 41 bencana sepanjang 2024 mengakibatkan 33 korban meninggal, 21 luka-luka, kerusakan 391 bangunan dan satu jaringan jalan serta jembatan.
Saat itu pendistribusian air bersih sebanyak 1.604 ribu liter, luas lahan terbakar 295,33 hektare dengan estimasi kerugian sekitar Rp11,8 miliar atau jauh lebih rendah dibanding tahun ini.
“Data komparatif ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi di Bali tidak hanya meningkat frekuensinya dari tahun ke tahun, tetapi juga semakin besar dampaknya terhadap keselamatan, sosial ekonomi, dan infrastruktur masyarakat,” kata Kalaksa BPBD Bali.
Oleh karena itu memasuki musim hujan hingga tahun 2026 nanti dengan puncaknya Januari-Februari, BPBD Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor yang perlu diperkuat di seluruh wilayah Bali.
Pemprov Bali telah memetakan daerah dataran rendah dan bantaran sungai di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana yang berpotensi terdampak banjir.
Sementara di kawasan perbukitan seperti Bangli, Karangasem, Buleleng, Tabanan, dan sebagian Gianyar perlu waspada risiko longsor saat hujan intensitas tinggi.
Di kawasan-kawasan rawan, Gede Teja memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana telah berada dalam status siap operasi.
Seluruh armada, personel TRC, instansi teknis terkait, relawan, dan pecalang disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila cuaca ekstrem memicu insiden di lapangan.
Kalaksa menegaskan kesiapsiagaan ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi agar masyarakat merasa aman karena pemerintah hadir sebelum bencana, bukan hanya setelah bencana terjadi.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mempercepat normalisasi sungai dan pembersihan sungai, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta memperkuat saluran komunikasi risiko kepada masyarakat terutama di wilayah rawan.
“Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, aktivitas di sungai, tebing, dan kawasan pesisir perlu dihindari selama hujan deras,” kata Gede Teja.
