Sesmenko: Forum G20 berdampak bagi pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Forum G20 berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi global karena berfokus pada penguatan kerja sama multilateral, deliverables konkret, dan penetapan arah kebijakan ekonomi dan keuangan ke depan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diharapkan dapat menjadi forum dialog yang menghasilkan solusi untuk menyelesaikan dampak krisis global dan berbagai permasalahan dunia di tengah peningkatan tensi geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden, Presidensi G20 Indonesia diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia serta yang paling penting, meningkatkan peran, profil, dan exposure Indonesia di mata dunia,” kata Susiwijono dalam Sharing Session “Sherpa Track G20: Mampukah Percepat Pemulihan dan Transformasi Indonesia”, Jumat.

Dalam Presidensi G20 tahun ini, Indonesia memperkenalkan pendekatan baru yaitu deliverables bersifat konkret yang berisi proyek, program, atau inisiatif yang sedang dikerjakan bersama oleh negara-negara anggota G20.

Dokumen concrete deliverables ini akan dimasukkan menjadi lampiran dari Leaders’ Declaration sebagai outcome dari penyelenggaraan KTT G20.

“Oleh karena itu, kita semua sangat mengharapkan dan peran serta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan KTT G20 yang menjadi unsur penting di dalam memastikan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022,” kata Susiwijono.

Adapun dari berbagai indikator yang ada, ia optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun 2022 dan 5,3 persen pada tahun 2023 mendatang dapat tercapai.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah terus melakukan strategi dan kebijakan utama dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber termasuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dalam jangka panjang, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, grand strategy yang akan dilanjutkan di tahun 2023 adalah mendorong kembali reformasi struktural, salah satunya melalui implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya," ucapnya.