DPRD Bali teruskan tuntutan mahasiswa soal kenaikan BBM ke pusat

Denpasar (ANTARA) - DPRD Provinsi Bali menerima audiensi mahasiswa (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) GMNI Denpasar yang membawa tuntutan soal kenaikan harga BBM dan sepakat menyuarakannya hingga ke pusat.

"Tadi disampaikan bahwa Ketua DPRD Bali sepakat atau siap untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ke pusat bahkan dikatakan bila perlu bersurat ke Presiden ayo kita bersurat," kata Wakabid Politik Agitasi Propaganda GMNI Denpasar Made Gerry Gunawan (24).

Di Denpasar, Senin, Gerry menyampaikan bahwa pihaknya hadir dengan membawa tiga tuntutan untuk diajukan kepada Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Dalam pertemuannya, sekitar 11 mahasiswa datang berbekal kajian berdasarkan data dan fakta dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

"Masyarakat kita terdampak akibat kenaikan harga BBM, dan yang parahnya kenaikan tersebut terjadi pada saat Bali sedang dalam tahap pemulihan ekonomi, baru merangkak tapi dengan adanya kebijakan ini kembali mencekik," ujarnya.

Selain itu, para mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi itu meminta agar DPRD Bali bersama-sama dengan eksekutif Pemerintah Provinsi Bali membuat kebijakan baru sebagai alternatif menyikapi kebijakan pusat soal BBM.

Baca juga: DPRD Bali usulkan regulasi penerimaan APBD, non pajak dan retribusi

"Kebijakan apa yang menjadi reaksi atas kenaikan harga, Bali ini harus merespon cepat kebijakan pemerintah nasional. Kalau dibiarkan tentu pemulihan pariwisata akan terhambat, inflasi terjadi, Bali mungkin akan kembali seperti masa-masa COVID-19," kata Gerry pasca audiensi.

Pun juga mereka meminta agar DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasannya dalam penyaluran BBM subsidi kepada penerima yang tepat.

"Beliau (Adi Wiryatama, red) menyampaikan setelah ini akan berkoordinasi dengan eksekutif menentukan langkah strategis dan kebijakan alternatif yang perlu disiapkan untuk merespon kenaikan harga," ujar Gerry.

Ia juga menyampaikan bahwa Ketua DPRD Bali tersebut siap melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Meskipun tak ada perjanjian tertulis antar kedua pihak, GMNI Denpasar mengaku puas karena dewan perwakilan rakyat menerima audiensi yang menjadi bagian dari gerakan mahasiswa dalam mewakili keresahan masyarakat.

"Kalau masalah aksi kemarin sudah, pernyataan sikap juga, ke depan kalau tidak ada progres akan kita kawal kembali kemudian kita ingatkan kembali komitmennya dan meminta libatkan kami dalam berbagai proses," ujar Gerry.

Baca juga: DPRD Bali ajukan Raperda Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah