Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, memfokuskan pemulihan masyarakat pada ekonomi berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kami akan fokus pada bidang UMKM guna mendorong laju perekonomian di Bali Utara," kata Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dalam keterangan tertulis yang diterima di Singaraja, Kamis.
Ia mengatakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap capaian indikator makro daerah. Tingkat kemiskinan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor pariwisata yang terpuruk.
Saat ini yang dilakukan Pemkab adalah menjalankan strategi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan konsep pemerataan agar tingkat kesenjangan tidak semakin melebar.
Baca juga: Pemkab Buleleng prioritaskan pertanian-UMKM guna turunkan kemiskinan
Bupati asal Desa Banyuatis tersebut juga menjelaskan khusus pemberdayaan UMKM, tidak sedikit kegiatan yang digulirkan pemerintah, seperti pemberian bantuan dana atau sarana prasarana bagi pelaku UMKM.
Tahun ini dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kementerian UMKM, Pemkab Buleleng membangun sebuah gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Gedung tersebut untuk mempermudah akses pelaku UMKM mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan guna mewujudkan UMKM yang tangguh, berkualitas, berdaya saing, dan mandiri.
“Sebenarnya sudah menjadi model struktur makro kita sampai ke mikro. Dalam pandemi ini yang kita utamakan adalah memberikan pemerataan terhadap pendapatan. Artinya sektor UMKM yang harus digenjot,” terangnya dalam sidang di Gedung DPRD Buleleng (29/6).
Baca juga: Sekda Buleleng: percepat realisasi belanja pemulihan ekonomi
Bupati Suradnyana mengatakan sektor selain UMKM dan Pertanian belum bisa dioptimalkan, karena pasar global yang masih rentan, seperti manufaktur.
“Kalau berbicara sektor manufaktur karena kondisinya masih pandemi, yang melibatkan pasar global masih rentan. Kemudian harga minyak masih tinggi tentunya masih menjadi persoalan, sehingga kita gerakkan UMKM yang perputaran ekonominya terbatas,” kata Bupati.
Sementara untuk investasi, Agus menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk membuat rencana tata ruang yang pasti untuk menghindari kerancuan status lahan. Sehingga investasi memberikan kenyamanan bagi pihak investor dan daerah.
