Sekda Buleleng: percepat realisasi belanja pemulihan ekonomi

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali, Gede Suyasa, mengharapkan adanya percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

"Hingga pertengahan 2022, realisasi anggaran Kabupaten Buleleng sudah mencapai 29,7 persen," kata Suyasa dalam rapat evaluasi Kemendagri tentang realisasi belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 secara virtual di Buleleng, Senin.

Ia mengharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat penyerapan belanja melalui sejumlah pelaksanaan kegiatan agar pemulihan ekonomi bisa segera terwujud, meski saat ini wilayah Bali sudah berada pada zona hijau.

"Makin cepat terealisasi, makin cepat pembayaran, maka akan makin cepat terjadinya sirkulasi ekonomi. Dan ini berkontribusi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Sekda Buleleng ajak ASN perkuat UMKM untuk tingkatkan produk lokal

Sekda Suyasa menjelaskan prioritas kegiatan pada APBD 2022 sudah jelas, yaitu meliputi kegiatan kepada masyarakat seperti belanja modal, pembangunan infrastruktur, proses pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial.

"Itu yang diharapkan bisa lebih cepat terealisasi," katanya.

Namun, mantan Kadisdikpora Buleleng itu mengakui terdapat beberapa hambatan dalam penyerapan belanja, seperti kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang petunjuk teknisnya mengalami perubahan, pengadaan melalui e-purchasing atau e-katalog yang belum tayang, dan lain sebagainya.

"Ada juga kegiatan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP) atau Tingkat Bagi Hasil (TBH) yang belum ditransfer ke daerah. Hal ini akan menyesuaikan dari sisi arus kas daerah supaya begitu dilaksanakan dan sudah selesai anggaran sudah ada dan bisa dibayarkan," jelasnya.

Baca juga: Sekda Buleleng pantau dua dinas pelayanan publik usai Idul Fitri

Untuk itu, tambah dia, pemerintah kabupaten terus mengevaluasi dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasi kegiatannya kembali.

"Pada bulan Juli, kami juga akan melakukan evaluasi satu semester di semua belanja dan pendapatan daerah," kata Suyasa.