Denpasar (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mendorong dan menggandeng badan eksekutif mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Pulau Dewata untuk bersama-sama menangkal hoaks atau berita bohong dalam tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Generasi muda, khususnya mahasiswa, kami harapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam setiap perhelatan demokrasi," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Dewa Putu Mantera di Denpasar, Senin.
Menurut dia, jangan sampai mahasiswa yang notabene melek teknologi dan akrab dengan digitalisasi, justru ikut menjadi penyebar hoaks dalam tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Kita harus pintar memilah dan memilih informasi. Mahasiswa harus mampu menyaring informasi, sebelum men-'sharing' (membagikan) informasi yang diterima," ucapnya.
Terlebih, ujar Dewa Mantera, bagi mereka yang memproduksi dan menyebarkan berita hoaks juga ada ancaman hukuman penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga: Kominfo: atasi hoaks, utamakan akurasi informasi daripada kecepatan
Pihaknya bersama dengan jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Bali juga senantiasa untuk memberikan informasi yang positif terkait kepemiluan kepada masyarakat.
Badan Kesbangpol Provinsi Bali belum lama ini juga telah menggelar acara pendidikan politik bertajuk Membangun Etika dan Budaya Politik melalui Pendidikan Politik dalam Mencegah Penyebaran Hoaks untuk Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Dalam acara tersebut, Kesbangpol Bali mengundang perwakilan BEM dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Denpasar untuk menjadi peserta.
"Tidak hanya melalui kegiatan pendidikan politik kali ini, tetapi ke depannya dalam tahapan menuju Pemilu dan Pilkada 2024, kami juga akan rutin melibatkan para mahasiswa untuk turut mengedukasi masyarakat," ucap Dewa Mantera.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan selaku narasumber dalam acara pendidikan politik itu juga mengajak BEM agar turut aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Mafindo: Mayoritas masyarakat terpapar hoaks
Lidartawan menyebut memang ada sejumlah tantangan untuk menghapuskan hoaks seperti kurangnya literasi media hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku hoaks.
"Kami tantang adik-adik BEM nantinya bisa membuat debat calon anggota legislatif, sehingga masyarakat juga menjadi memiliki wawasan dari para calon yang akan mewakilinya. Jadi, tidak asal memilih, misalnya karena alasan ganteng," selorohnya.
Supaya tidak turut menjadi penyebar hoaks, Lidartawan mendorong para mahasiswa mencari komparasi informasi yang diterima melalui situs-situs resmi dari lembaga terkait dan membaca berita memang dari media terpercaya. "Peluang bagi generasi muda untuk menjadi penyelenggara pemilu juga terbuka lebar," ucapnya.
Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali Dr Drs Anak Agung Gede Oka Wisnumurti mengajak generasi muda untuk berhati-hati menggunakan jari agar tidak sampai berada di balik jeruji besi.
"Hoaks ini berbahaya bagi kebenaran dan politik akal sehat. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraannya juga tidak sedikit. Oleh karena itu, harus kita jaga bersama," ucap mantan Ketua KPU Bali itu.
Sedangkan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali Dr Drs I Gede Wardana MSi pun menyoroti dampak penyebaran hoaks dalam perhelatan demokrasi itu dapat menurunkan elektabilitas dan menjatuhkan nama baik calon peserta pemilu dan pilkada.
di Kota Denpasar, Bali, belum lama ini. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
