Denpasar (ANTARA) - Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Bali Bidang Pendidikan dan Kebudayaan I Kadek Ariasa meminta agar seluruh unsur pemerintah, masyarakat dan keluarga bisa memperketat pengawasan terkait protokol kesehatan terhadap anak-anak pascatemuan kasus positif COVID-19 di 19 sekolah di Kota Denpasar.
"Dengan tegas kami meminta seluruh masyarakat dan pemerintah, khususnya keluarga, tetap melaksanakan disiplin prokes COVID-19 dan pengawasan dalam pelaksanaan sehari-harinya, termasuk di dunia pendidikan pada diri anak-anak, termasuk keluarga dan masyarakat semuanya," kata Komisioner KPPAD Bali Bidang Pendidikan dan Kebudayaan I Kadek Ariasa saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Rabu.
Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar mencatat 31 siswa SD dan SMP serta enam guru yang terjangkit COVID-19 sehingga 19 sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk sementara sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.
Kadek Ariasa mengingatkan masyarakat beserta seluruh unsur agar tidak terlalu euforia dengan kondisi saat ini dan abai terhadap prokes karena saat ini terlihat tidak banyak ada kasus COVID-19 seperti saat gelombang kedua bulan Juli lalu.
Menurutnya, pembelajaran secara daring maupun luring tidak terlalu berpengaruh akan peluang penularan dan terpapar asal ketat dengan Prokes COVID-19 yang disiplin dan ketat, baik saat di rumah, di sekolah hingga kembali pulang ke rumah.
"Hal ini berlaku bukan hanya pada anak-anak, tetapi paling penting para orang tua, para guru dan masyarakat karena mereka-lah sumber utama peluang penularan karena mobilitas yang tinggi. Jadi, PTM atau daring sangat tergantung kesadaran penerapan prokes seluruh pihak dan mengerti akan dampak risiko kondisi pandemi saat ini," katanya.
KPPAD Provinsi Bali selanjutnya akan berkoordinasi dengan Disdikpora dan DP3AP2KB Kota Denpasar serta stakeholder Perlindungan Anak lainnya sebagai pelaksana PA, termasuk yang ada di kabupaten/kota lainnya, untuk melakukan berbagai langkah dan upaya yang konkret mencegah penyebaran dan penularan lebih luas.
Baca juga: Menpora kagumi "gelembung IBF 2021" di Bali
Selain itu, pihaknya juga menyatakan dukungannya ke Pemerintah Provinsi Bali hingga Kabupaten/Kota dalam melakukan tracing secara acak untuk memastikan data real tingkat kesehatan anak-anak dan masyarakat yang berpeluang terpapar sebagai orang tanpa gejala.
"Apalagi saat ini ada berita yang bisa menimbulkan kekhawatiran dengan adanya potensi varian baru yang sudah diumumkan oleh WHO yang berpeluang sangat mudah menularkan satu sama lain. Kami mengkhawatirkan bisa terjadi penyebaran dan klaster lainnya kalau banyak dari kita abai terhadap prokes COVID-19," katanya.
