Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta BPR Pancakanti Sukawati (BPR Kanti) membahas "Penguatan Lembaga Keuangan Menuju Bali Bangkit di Era Digitalisasi Sektor Keuangan" dalam seminar internasional di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.
Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba mengatakan manajemen BPR Kanti berkeyakinan pandemi COVID-19 akan semakin menurun pada level terendah yang pada akhirnya Indonesia dan dunia akan mampu mengatasinya, khususnya di Bali, dengan ciri khas budaya kekeluargaan yang menjadi ciri khas kearifan lokal yang berpengaruh kuat.
"BPR Kanti yang bermakna 'Sahabat Sejati' lebih dari sekadar arti persahabatan, yakni ingin mengimplemantasikan dalam arti luas,” ujarnya.
Ke depan, BPR Kanti akan menjalin aliansi strategis dengan pemangku kepentingan lainnya mempunyai visi dan misi yang sama untuk meningkatkan sinergitas yang saling menguntungkan.
Ia mengatakan melalui penyelenggaraan seminar internasional dengan tema "Penguatan Lembaga Keuangan Menuju Bali Bangkit di Era Transformasi Digitalisasi Keuangan" diharapkan akan muncul gagasan-gagasan bersama untuk saling menguatkan dalam kerja sama kelembagaan.
Langkah selanjutnya dari seminar internasional ini berupa penandatangan kerja sama dengan BRI Research Institut, Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia (LSP MFI) sebuah Lembaga sertifikasi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk Pengawas/Pengurus dan Pengelola lembaga keuangan mikro (BPR/KSP/LPD), Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI), Lembaga Keuangan Indonesia Law Firm, dan realisasi kerja sama lingkage program Bank Mayapada sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, BPR Kanti juga akan merintis kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional (International NGO) karena Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia, telah mengalami keterpurukan ekonomi sangat parah yang dipicu oleh Pandemi COVID-19 sejak triwulan I / 2020.
Krisis yang ditimbulkan telah berdampak multidimensi dan multisektoral yang membutuhkan solusi yang bersifat holistik dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Provinsi Bali dengan kontribusi yang sangat dominan terhadap sektor pariwisata Indonesia sebelum pandemi, dan pada saat ini justru menjadi Provinsi yang paling terdampak oleh Pandemi COVID-19," katanya.
Terbukti dengan PDRB posisi Triwulan III/2022 yang masih mengalami kontraksi dengan minus sebesar 2,91 persen (year on year).
Dikatakan, Provinsi Bali dengan "Masyarakat yang Multikultural, Warisan Kekayaan Budaya dan Local Wisdom atau Kearifan Lokal Sistem Pertanian Subak, Kearifan Lokal Ekologis Tumpek Uduh" merupakan modal sosial atau social capital yang kuat yang perlu dikapitalisasikan dalam rangka mendukung “Program Bali Bangkit”.
Kebijakan Pemerintah berkaitan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Realokasi APBN/APBD, pada tataran implementasinya membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi strategi dan kebijakan lintas sektoral, antara lain Pemerintah Pusat-Daerah, Kementerian dan Lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Sektor Jasa Keuangan.
Sementara itu, Wagub Bali Cokorde Artha Ardhana Sukawati (Ace) mendorong transformasi digital sektor keuangan bisa berjalan dengan dibangun infrastruktur internet.
Ia semakin optimistis transformasi digital semakin tercepat tercapai, akibat adanya pandemi COVID-19.
