Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, yang mana telah disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU (memorandum of understanding) perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment Wouter Koolmees.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan MoU tersebut.
Pertemuan bilateral kedua negara juga membahas tentang rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda.
Ia mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas. Saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun Anisah.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan lainnya, M Reza Hafiz Akbar menyatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan presidensi di tahun depan.
Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap dua isu yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif menuju perubahan dunia kerja (sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work) guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan 'human capacity development for sustainable growth of productivity' (pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan), di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," katanya.
Dalam pertemuan itu, dibahas juga isu terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Hingga 2021 Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan 2.127 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas guna peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ia menambahkan Pemerintah Belanda akan mendukung program tersebut sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," demikian M Reza Hafiz Akbar.
