BPJAMSOSTEK Banuspa percepat layanan klaim pekerja terdampak pandemi

Denpasar (ANTARA) - Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kanwil Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) Deny Yusyulian mengatakan pihaknya fokus melakukan akselerasi pelayanan klaim bagi para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.

"Itu karena pekerja yang berhenti dan tidak mendapatkan gaji, mereka sangat membutuhkan uang mereka. Percepatan kami memberikan pelayanan klaim itu yang menjadi kunci dan program prioritas," kata Deny disela-sela menyerahkan simbolis 10 ribu masker yang diterima Wagub Bali di Denpasar, Jumat.

Menurut Deny, dengan cepat melayani klaim pekerja yang ter-PHK karena dampak COVID-19 itu, maka mereka bisa cepat menerima haknya, dan tentu saja dapat mengurangi kerawanan ekonomi.

"Dengan demikian, mereka masih bisa bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Harapannya pandemi COVID-19 selesai, bisa aktif kembali untuk bekerja," ucapnya.

Deny mengemukakan, dari periode 23 Maret-12 Mei 2020, total klaim yang sudah dibayarkan BPJAMSOSTEK Banuspa untuk Provinsi Bali, untuk posisi empat program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun) diterima 3.857 tenaga kerja dengan total nilai klaim sebesar Rp41,645 miliar.

Untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT), tenaga kerja yang mengajukan klaim ke BPJAMSOSTEK, jumlahnya 2.578 tenaga kerja, dengan total jaminan Rp35,842 miliar.

Kemudian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 464 tenaga kerja yang sudah dibayarkan pengobatannya sejumlah Rp3,2 miliar kepada para pekerja dan jaringan rumah sakit yang menjadi mitra kerja BPJAMSOSTEK.

Sedangkan Jaminan Kematian dibayarkan klaimnya kepada 47 tenaga kerja, yang sudah dibayarkan sebesar Rp1,8 miliar. Termasuk beasiswa untuk tiga orang anak yang jumlahnya Rp36 juta serta Jaminan Pensiun (JP) untuk 765 orang, dengan nilai Rp637 juta.

Terkait dengan dampak pandemi COVID-19 bagi pekerja, Deny mengatakan telah terjadi penurunan jumlah peserta aktif. Jumlah tenaga kerja di wilayah Banuspa yang sebelumnya tercatat 700 ribu, sekarang menurun tinggal sekitar 600 ribuan sebagai peserta aktif.

Deny mengutip keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali mengatakan perusahaan di Bali yang merumahkan pekerjanya mencapai 60 ribu, sedangkan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 2.000-an pekerja.

"Ini inline dengan data yang kami miliki terjadi penurunan jumlah peserta aktif. Yang paling berdampak betul di sektor pariwisata, dan itu rata-rata dari pariwisata yang melapor pada kami," katanya.

Terkait dengan penyerahan simbolis 10 ribu masker, dari total 28 ribu masker yang akan diserahkan, Deny mengatakan sebagai bentuk kepedulian BPJAMSOSTEK Kanwil Banuspa kepada masyarakat Bali. "Jadi bagaimana menghentikan pandemi ini supaya tidak menyebar semakin luas, maka kebutuhan masker menjadi penting," ujarnya sembari mengatakan bantuan berupa APD maupun paket bahan pokok juga telah diberikan pada kesempatan sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mewakili Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih karena bantuan masker tersebut sebagai salah satu upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Apalagi sekarang memang diwajibkan memakai masker sehingga sumbangan ini akan berguna bagi masyarakat Bali. Kami mengimbau jika teman-teman yang masih ada pendapatan untuk ikut membantu meringankan beban masyarakat, baik berupa APD, masker, atau hal-hal lainnya," ujar pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Di sisi lain, Wagub Bali mengatakan pihaknya tengah mengkaji untuk menghidupkan sektor ekonomi Bali, khususnya pariwisata sedikit demi sedikit untuk klaster-klaster tertentu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

"Dengan demikian, kalau terjadi apa-apa tidak akan berdampak pada yang lain. Ini pemikiran yang terus kami godok, antara teman-teman 'stakeholder; di Bali maupun dengan Kemeneterian Pariwisata. Jadi, begitu nanti dibuka, sudah siap dengan protokol kesehatannya," ucap pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, tentu selalu mengkaji tren perkembangan COVID-19 di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya karena hubungan Bali tidak bisa lepas dari hubungan dengan daerah lainnya.

"Di satu sisi keselamatan masyarakat memang prioritas. Di sisi lain kita melihat dari aspek ekonomi yang menunjukkan tren sangat negatif. Bali menjadi provinsi yang paling terpuruk akibat COVID-19," katanya.