Pemkab Buleleng siapkan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19

Singaraja, Bali (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk bantuan sembako untuk warga yang terdampak virus COVID-19 serta keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Buleleng I Gede Sandhiyasa, di Singaraja, Rabu, mengatakan saat ini sedang disusun kebutuhan anggaran yang nantinya digunakan pada program JPS tersebut. Besaran anggaran yang dirancang mencapai Rp53 miliar lebih.

Ia menjelaskan untuk masyarakat yang disasar, di Kabupaten Buleleng sendiri sebenarnya terdapat 68.005 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang masuk dalam DTKS, namun Kementerian Sosial baru bisa menyalurkan bantuan kepada 38.557 KPM, sehingga sebanyak 29.448 KPM akan diberi bantuan dari APBD Kabupaten Buleleng.

"Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan 29.448 KPM itu bisa menerima bantuan sembako, untuk mengantisipasi dampak COVID-19 di Buleleng. Karena mereka sudah tidak mampu, tidak lagi bekerja, sehingga ada perhatian dari pemerintah daerah," katanya.

Pemberian bantuan itu, kata dia, nantinya bukan dalam bentuk paket sembako langsung, tetapi dalam bentuk nontunai yang bisa dibelanjakan di E-Warung yang ditunjuk. Besaran yang diterima oleh masing-masing KPM yaitu Rp200.000/KPM selama sembiab bulan, mulai bulan April 2020.

Baca juga: Atasi dampak COVID-19, Pemkab Buleleng rancang pergeseran anggaran

Selain KPM, Dinsos Buleleng juga akan memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat daerah itu yang terindikasi terpapar COVID-19.

"Khusus untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang melakukan isolasi mandiri dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang baru saja dinyatakan sembuh akan disiapkan total 250 paket sembako dengan total harga Rp433.000,- per paket," katanya.

Dinsos juga telah mengusulkan bantuan sosial untuk 26 golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan total 3.000 jiwa, karena bantuan sosial (PMKS) terkait dengan dampak pandemi COVID-19 saat ini belum ada.

"Mereka juga harus mendapatkan perhatian, kami usulkan bantuan untuk PMKS sama dengan bantuan untuk KPM," kata I Gede Sandhiyasa.

Sementara itu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Buleleng, menjelaskan terkait dengan sumber dana untuk program JPS akan disinergikan antara APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Buleleng, serta APBDes.

"Dengan demikian bantuan sosial untuk masyarakat Buleleng yang membutuhkan akan tercakup. Tentu di sini perlu adanya koordinasi lebih lanjut, sehingga bantuan ini segera terealisasi," katanya, saat memberikan keterangan pers terkait penanganan COVID-19 melalui teleconference dengan awak media.

Baca juga: Pemkab Buleleng batasi jam operasional pasar

ODP jadi PDP
Secara terpisah, Sekda Buleleng yang juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Buleleng Gede Suyasa menjelaskan satu ODP di Buleleng telah naik statusnya menjadi PDP setelah menunjukan gejala batuk dan sesak nafas.

"Pasien itu kini harus menjalani perawatan di RS Pratama Giri Emas. Awalnya, ODP itu datang dari Surabaya dan di Buleleng sebenarnya sudah menjalani 'rapid test', bahkan hasilnya negatif dari paparan virus corona," katanya.

Namun, Senin (6/4) malam, PDP-9 itu menunjukkan gejala yang mengarah ke COVID-19 seperti sesak napas, batuk dan nyeri perut, sehingga harus diisolasi di RS Pratama Giri Emas. Statusnya pun meningkat dari ODP menjadi PDP.

"Kami akan melakukan swab, untuk memastikan apakah yang bersangkutan terinfekai virus corona atau tidak," kata Suyasa saat memberikan keterangan pers  pad Selasa (7/4).

Saat ini, jumlah ODP di Buleleng sebanyak 79 orang, sedangkan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 160 orang.

Satgas COVID-19 Buleleng saat ini sedang memantau pelaku perjalanan wilayah terjangkit dan wilayah transmisi lokal sebanyak 864 orang (338 pekerja kapal pesiar, 37 orang Pekerja Migran Indonesia/PMI, tujuh orang WNA, lima orang pulang dari luar negeri, dan 477 orang datang dari daerah transmisi lokal).

Sementara untuk kebutuhan masker, Pemkab melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng sedang menghimpun 11 UMKM yang siap untuk memproduksi masker kain dan masker medik berdasarkan standar ISO (The International Organization for Standardization), demikian Gede Suyasa.