Denpasar (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Denpasar, Bali terus melakukan pemantauan dan evaluasi dalam adminstrasi program-program yang telah diselenggarakan oleh PKK setempat.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ida Ayu Selly Dharmawijaya Mantra di Denpasar, Senin, mengatakan langkah pemantauan dan evaluasi terus dilakukan sehingga program-program dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang diharapkan.
"Selama ini masih ada kelemahan dalam melakukan administrasi kegiatan. Padahal hal tersebut menjadi acuan untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan," ujarnya.
Untuk itu PKK Kota Denpasar telah melaksanakan pembinaan secara rutin sesuai dengan hasil Rakernas VIII tahun 2015. Disamping melakukan pembinaan juga dilaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program melalui evaluasi administrasi.
Sekretaris PKK Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari menambahkan agar setiap arahan yang diberikan TP PKK Kota Denpasar agar ditindaklanjuti. Sehingga diharapkan hasil yang dicapai sesuai dengan program yang direncanakan. Semua ini harus dituangkan dalam enam buku wajib PKK yang menjadi acuan dalam melaksanakan program kegiatan.
Melalui pemantauan dan evaluasi tersebut mengajak ibu-ibu kepala desa dan lurah untuk terus menjaga kerja sama agar pelaksanaan semua program berjalan dengan baik.
"Kami mengetahui PKK desa dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan program PKK. Karena itu kami sebagai pengurus PKK terus memotivasi dari ibu-ibu agar bisa melaksanakan program-program yang telah direncanakan," jelasnya.
Ketua TP PKK Kecamatan Denpasar Utara Nyonya Lodra mengatakan pemantauan (monev) yang dilaksanakan ini untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program PKK melalui 10 program pokok PKK. Sebelum monev pihaknya telah mendapatkan pembinaan dari PKK Kota Denpasar terkait pengisian format sesuai masing-masing pokja.
Dalam pembinaan juga PKK Desa/Lurah dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Administrasi PKK. Kegiatan pembinaan ini merupakan penataan dan peningkatan kualitas kinerjanya agar lebih profesional, maka Gerakan PKK setiap lima tahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) PKK. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rakernas tersebut merupakan kebijakan strategis terkait dengan perkembangan organisasi untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.
Setelah mendapat pembinaan sekarang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program PKK. "Sejauh mana PKK Desa/Lurah telah memahami pelaksanaan dari program PKK tersebut," ujarnya.
Ia berharap melalui monev TP PKK terus memberikan pembinaan sehingga dalam pelaksaan program baik administrasi dapat dilaksanakan dengan baik. Ia juga meminta pada para kader PKK Desa/Lurah tidak segan-segan bertanya bila ada hal yang kurang dimengerti untuk melakukan perbaikan setiap melaksanakan agar lebih baik.
