Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta menerima para guru dan pegawai administrasi hononer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK-2) yang menyampaikan aspirasinya agar bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Aspirasi yang disampaikan oleh para guru dan pegawai administrasi honorer (26/2) tersebut saya akan bahas terlebih dahulu. Selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Parta dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Rabu.
Nyoman Parta berjanji akan segera mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodasi mereka yang belum dapat terdaftar P3K saat ini.
"Pertama, kami tentu sudah mendorong dan sebagian sudah terakomodasi dalam P3K, selanjutnya kami akan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodasi mereka yang belum bisa terdaftar pada saat ini," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Honorer Kategori 2 (FHK-2), Cokorda Istri Komala Dewi, menyatakan pihaknya menemui DPRD Bali untuk meminta anggota Dewan Bali agar segera membuka P3K tahapan kedua agar para guru dan administrasi honorer yang belum lulus dapat terserap.
“Mudah-mudahan dengan ini kami bersatu, harapan kami dari keguruan dan administrasi bersatu menemui DPRD untuk bisa dibuka tahap P3K kedua," ujarnya.
Politikus asal Gianyar itu menyatakan pada tahapan P3K pertama dari 51 orang yang ikut tes terdapat sembilan orang yang tidak lulus, dan sebanyak 69 orang dari tenaga Administrasi belum dapat mengikuti tes.
"Dari 51 orang yang ikut tes, sembilan orang tidak lulus, dan dari tenaga Administrasi ada 69 orang yang belum bisa mengikuti tes," kata Komala Dewi. (*)
