Wabup Badung serahkan dokumen PPKD kepada Mendikbud

Badung, (Antaranews Bali) - Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta.
   
 "Dokumen ini akan menjadi dasar dari penyusunan strategi kebudayaan Indonesia yang selanjutnya akan dirumuskan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia 2018," ujar Wabup Suiasa di Jakarta, menurut keterangan pers yang diterima koresponden Antara di Mangupura, Kamis.

Ia menjelaskan, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang akan diselenggarakan pada bulan Desember mendatang tersebut hasilnya akan menjadi landasan dokumen teknokratik Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.  “Ini akan menjadi acuan rencana pembangunan jangka menengah yang baru di tahun 2019. Dengan begitu arah pembangunan nasional kedepan akan berhulu pada kebudayaan,” kata Wabup Suiasa yang didampingi Kadisbud Badung, IB Anom Bhasma dan Kabag Humas Setda Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Menteri Muhadjir Effendy dalam kesempatan tersebut megatakan, pihaknya mengapresiasi peran kepala daerah atas komitmen mereka dalam menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PPKD.  "Dokumen PPKD yang telah diserahkan ini akan menjadi dasar penyusunan strategi kebudayaan Indonesia. Kami mengharapkan semakin banyak daerah yang menyerahkan hasil PPKDnya agar semakin sempurna pula cetak biru Strategi Kebudayaan Nasional," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan kebijakan kebudayaan selama ini banyak yang belum berpijak dalam kenyataan.  “Jadi sekarang kami perlu perangkat undang-undang dan regulasi yang bisa menangani kenyataan. Ada harapan besar jauh didepan, tetapi regulasinya sendiri harus lebih ketat menangani apa yang nyata ada yaitu, pojok pikiran kebudayaan daerah harus segera kami wujudkan bersama,” ujarnya.
     
Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, penyusunan strategi kebudayaan nasional dimulai dari kabupaten/kota dan dilanjutkan ke tingkat provinsi. "Hingga saat ini sudah ada sebanyak 89 kabupaten kota atau 20 persen dari total 516 kabupaten kota di 34 provinsi yang telah menyerahkan dokumen PPKD," ujar dia.