DPRD Usul Pengembangan Kawasan Delodbrawah

Negara (Antara Bali) - Meski dikenal sebagai tempat prostitusi terselubung, beberapa anggota DPRD Jembrana, Selasa, minta instansi terkait untuk mengembangkan pariwisata di Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Salah seorang anggota DPRD Jembrana I Nyoman Birawan, Selasa, mengatakan sebenarnya sudah sejak lama pemerintah ingin mengembangkan sektor wisata di desa tersebut.

"Namun yang terjadi selanjutnya, Delodbwarah lebih dikenal sebagai lokasi kafe remang-remang dibandingkan sebagai lokasi wisata," kata politisi Golkar itu.

Padahal, kata Birawan, sudah miliaran rupiah diinvestasikan Pemkab Jembrana untuk pembangunan berbagai sarana wisata seperti kolam renang air laut di kawasan tersebut.

Karena itu ia minta agar instansi terkait seperti bagian pariwisata Dinas Dikporaparbud dan Bappeda untuk bersama-sama melakukan penataan dan pengelolaan kembali kawasan Delodbrawah.

"Saat ini citra yang berkembang Delodbrawah merupakan penyebab penyebaran HIV/AIDS, citra itu harus kita giring bahwa Delodbrawah adalah tempat wisata," ujar Birawan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi B Nyoman S Kusumayasa yang menganggap, Delodbrawah cukup menjanjikan untuk dijadikan lokasi wisata kuliner.

Ia menilai, dari sisi sarana dan prasarana wisata sebenarnya kawasan ini cukup memadai karena selain hotel, juga ada kolam renang air laut dan sirkuit makepung.

"Terkait keberadaan kafe-kafe kita sosialisasikan kepada mereka dan kita berikan fasilitas agar usaha mereka tetap jalan tapi tidak mengganggu citra pariwisata," kata Kusumayasa.

Menurutnya, salah satu cara mengangkat citra Delodbrawah sebagai obyek wisata adalah dengan fokus mengadakan kegiatan terus menerus di lokasi itu baik musik tradisional maupun event olahraga.

Sedangkan anggota DPRD Jembrana lainnya, Ketut Sujana Raharja menyarankan agar pemkab melakukan pendataan ulang terhadap obyek-obyek wisata.

Pendataan itu termasuk status tanahnya karena seringkali rencana pembangunan sarana  penunjang pariwisata yang akan dilakukan pemkab terbentur dengan status tanah di obyek wisata.

Dalam hal ini Sujana mencontohkan kawasan Teluk Gilimanuk yang status tanahnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sehingga pemkab kesulitan untuk membangun sarana wisata.

"Kalau mau membangun kita harus koordinasi dulu dengan yang memiliki tanah agar saat sarana wisata sudah selesai tidak akan jadi masalah dan sengketa," ujar Sujana.

Namun seluruh anggota dewan tersebut mendesak agar eksekutif lebih memperhatikan sektor pariwisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pariwisata Dinas Dikporaparbud,  Ni Ketut Citrawati mengatakan, pihaknya siap melaksanakan usulan-usulan dari dewan tersebut.

"Saya mengakui selama ini kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum signifikan," katanya.(**)