JK-Sri Mulyani masuk Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Arsip Foto- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menyampaikan keterangan pers didampingi (dari kiri) Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sekjen PPP Arsul Sani usai melakukan pertemuan tertutup di Posko Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta (Antaranews Bali) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dimasukan sebagai dewan pengarah dalam tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hasto usai menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi tim kampanye nasional bersama delapan sekjen partai koalisi lainnya di Gedung KPU, Jakarta, Senin mengatakan, terdapat 12 dewan pengarah.

Selain kedua nama tersebut, dewan pengarah lainnya adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga politikus Golkar Agung Laksono, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung (politikus Golkar), Mustasyar PB NU KH Dimyati Rois, mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo (politikus Golkar), mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (politikus PPP), mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto (politikus PDIP) dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Marsetio.

Sementara untuk jabatan Dewan Penasehat diisi oleh sembilan Ketua Umum Partai Politik yaitu Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), M Romahurmuziy (PPP), Oesman Sapta Odang (Hanura) Harry Tanoe Soedibyo (Perindo), Grace Natali (PSI) dan Diaz Hendropriyono (PKPI).

Hasto mengatakan kedatangannya ke KPU untuk melengkapi kelengkapan dokumen administratif yang didalamnya berisi visi misi calon presiden dan wakil presiden serta tim kampanye nasional. (WDY)