Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setempat yang disusun oleh gubernur berikutnya bisa lebih responsif dengan perkembangan zaman.
"Jika nanti Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih sudah ditetapkan oleh KPU, saya sudah menyiapkan ruangan transisi bagi Gubenur Bali untuk menyusun RPJMD. Beliau juga bisa memanggil staf yang diperlukan. Tentu saya mengajak semua pihak, termasuk saya serta legislatif untuk turut serta mendampingi," kata Pastika saat menghadiri rapat gabungan dengan DPRD Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, perkembangan teknologi digital serta teknologi informasi sangat pesat, sehingga diperlukan RPJMD yang sesuai untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang sesuai pula dengan perkembangan zaman.
Pastika juga menyoroti turunnya pendapatan dari target yang telah disusun pada tahun 2017. Pihaknya pun telah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan terutama dari pajak kendaraan bermotor.
"Kami sudah melayani Samsat 'online', pelayanan Samsat terpadu. Istilahnya kami sudah menjemput bola untuk menggali sumber pendapatan, namun perlu diketahui ekonomi memang agak melemah yang mempengaruhi daya beli masyarakat," ujarnya pada acara yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu.
Oleh karena itu, dia setuju dengan usul legislatif agar menggali lagi sumber-sumber pendapatan dari segi lainnya. Salah satu sumber pendapatan yang menurutnya bisa dikelola ada aset-aset tanah pemprov.
"Saat ini banyak tanah milik Pemprov Bali yang mangkrak dan tidak ada yang mau menyewa, karena memang luasnya hanya sekitar 2 atau 3 are. Jadi, jika kita jual dan bangun sesuatu yang menghasilkan di tanah pemprov yang lebih luas dan lebih strategis pasti membantu menaikkan pendapatan," katanya.
Namun, Pastika tidak mau jika sampai dikatakan sebagai tukang jual aset. Selain itu, ia juga berharap ke depan agar sektor pertanian lebih diperhatikan lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra menyinggung tentang upaya Pemprov Bali untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada 2016 dan 2017.
Selain ditutup dari Silpa tahun sebelumnya, pemprov juga melakukan rasionalisasi anggaran. Mengenai saran agar Pemprov Bali menggunakan dana CSR untuk menambah sumber pendapatan, ia mengapresiasi usulan tersebut.
Menurutnya, semua harus ada regulasi yang jelas karena menurut UU Perseroan, dana CSR harus disalurkan oleh perusahaan ke masyarakat, dan dalam aturan sudah jelas menyatakan CSR bukan sumber pendapatan daerah.
Sementara mengenai "share income" dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pihaknya telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan berharap bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Untuk itu, ia juga meminta pihak DPRD agar terus melakukan pendekatan persuasif kepada pihak Kementerian Perhubungan.
Mengenai perbedaan angka realisasi pendapatan antara DPRD yang dalam data sebesar Rp449 miliar, sementara versi eksekutif hanya Rp409 miliar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ida Bagus Ngurah Arda menyatakan pihaknya akan menyiapkan rincian yang jelas karena angka versi pemerintah juga telah disetujui oleh BPK sehingga Pemprov Bali meraih wacana WTP kembali.
Hal-hal lain yang menjadi sorotan dalam rapat gabungan tersebut antara lain karut-marutnya penerimaan siswa baru serta masalah pertanian yang perlu ditingkatkan lagi. (ed)
