BI Bali sosialisasikan gerbang pembayaran nasional ke kampus

Denpasar (Antaranews Bali) - Jajaran perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyosialisasikan program Gerbang Pembayaran Nasional dan elektronifikasi kepada jajaran civitas akademika di Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar.

"Kami sosialisasikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini ke mahasiswa dan akademisi karena kami lihat mereka yang siap melakukan ini," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di sela-sela seminar ekonomi bertajuk `Elektronifikasi dan GPN di Era Teknologi Digital` itu di Unhi Denpasar, Selasa.

Program Gerbang Pembayaran Nasional telah diluncurkan BI sejak akhir 2017. Melalui GPN, pemilik kartu debit bank tertentu bisa bertransaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) atau perangkat `electronic data capture` (EDC) bank lain.

Pemersatu semua proses transaksi antarbank itu adalah sebuah logo GPN berupa burung garuda berwarna merah yang disematkan di setiap tiap kartu debit dan kartu uang elektronik.

"Ini sangat revolusioner, karena ini bagian `leadership` bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan sendiri yang melibatkan beberapa agen pembayaran dan perbankan. Kalau selama ini yang memfasilitasi pihak asing, sekarang kami lakukan sendiri," ujar Causa.

Dengan GPN, lanjut dia, pembayaran selama ini yang "terbang" ke luar negeri, maka uang dan "fee-nya" tetap bisa di dalam negeri. "Jika uangnya ada di Indonesia, juga akan dipakai untuk membangun di Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan elektronifikasi, kata Causa, menjadikan sistem pembayaran lebih mudah, sederhana, aman dan mudah ditelusuri. Selama ini uang elektronik telah digunakan untuk pembayaran tol oleh masyarakat.

Di samping itu, elektronifikasi telah dikembangkan untuk menyalurkan sejumlah bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.

Causa menambahkan, dalam waktu dekat uang elektronik rencananya juga bisa dimanfaatkan untuk pembayaran parkir, desa wisata dan sebagainya. "Ini kami genjot sosialisasinya supaya masyarakat paham kepraktisan menggunakan uang elektronik itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Bali Prof Dr Made Kembar Sri Budi tidak memungkiri elektronifikasi menyimpan berbagai keunggulan.

Namun, dia juga melihat ada sisi kelemahannya dari sisi sentuhan nilai sosial karena tidak akan ada basa-basi dan tawar-menawar saat bertransaksi. Hal ini dikhawatirkan juga bisa meningkatkan paham individualisme dari masyarakat.

Selain itu, ujar Prof Sri Budi, uang elektronik ketika hilang juga tidak bisa dibekukan saldonya sehingga bisa digunakan oleh siapa saja, di samping mesin untuk membacanya dan tempat untuk "top up" juga terbatas.

"Dengan keefisienan yang ditawarkan elektronifikasi ini, mudah-mudahan lama-lama masyarakat menjadi terbiasa, dan tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan pengusaha," katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Unhi Denpasar Dr I Gede Putu Kawiana mengapresiasi pelaksanaan seminar dan sosialisasi tersebut.

"Acara ini sangat penting, apalagi kami saat ini tengah menguatkan kepemimpinan dan sistem informasi terintegrasi. Mudah-mudahan Unhi semakin dipercaya ke depannya," ucapnya. (WDY)