Nusa Penida Kekurangan Guru Dan Tenaga Medis

Semarapura (Antara Bali) - Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, kekurangan guru dan tenaga medis sehingga pemerintah setempat harus memperhatikan kondisi tersebut.

"Saat ini Pulau Nusa Penida kekurangan guru dan tenaga kesehatan, utamanya bidan," kata I Wayan Baru, anggota DPRD Klungkung di Semarapura, Minggu.

Politisi asal Partai Gerindra ini tidak sepakat kalau PNS di Klungkung disebutkan sudah melebihi kapasitas. Malah dia mengatakan kalau Pemkab Klungkung masih membutuhkan PNS, khususnya untuk Nusa Penida.

"Jangan disamaratakan, karena tidak semuanya PNS di Klungkung sudah berlebihan, di Nusa Penida masih sangat dibutuhkan," ujarnya.

Ia mencontohkan Desa Batukandik dan Desa Batumadeg saat ini cuma dilayani oleh satu orang bidan. "Dengan kondisi seperti ini keberadaan tenaga medis jelas masih dibutuhkan," katanya.

Parahnya lagi jarak antara kampung yang satu dengan yang lainnya cukup jauh. Dengan hanya menempatkan satu orang bidan jelas sangat kewalahan.

"Karena cuma ada satu bidan, akhirnya mereka kewalahan melayani masyarakat," katanya.

Sementara untuk tenaga guru, di SDN 2 Batumadeg, menurut Baru  juga kekurangan dua orang guru. Sekolah tersebut belum ada guru agama dan guru olahraga.

Dia juga yakin di Desa Desa di bagian atas Nusa Penida juga masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan.

"Kalau tenaga teknis di Pemkab Klungkung mungkin saja sudah 'over load', tapi di Nusa Penida betul-betul masih kurang," katanya.

Untuk itu Baru berharap agar Pemkab Klungkung bisa memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di pulau tersebut. Saat ini keberadaan guru dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di pulau itu.

"Kalau tidak, maka kesehatan dan mutu oendidikan di pulau tersebut jelas akan sangat kurang," ujarnya.

Sekarang ini, kata Baru, mutu pendidikan dan kesehatan di Nusa Penida masih rendah karena minimnya SDM.  "Adanya indikasi kalau CPNS dari luar Klungkung banyak yang masuk kami menyarankan agar pemerintah memperhatikan masalah tersebut," katanya.

Kalau  bisa, katanya, sebaiknya prioritas penerimaan PNS diberikan kepada warga Klungkung. Hal ini juga untuk membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran.(*)