BCW Prihatin DPR-RI Buat Panitia Angket KPK

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora SH mengatakan pihaknya prihatin dengan gejala semakin memburuknya perilaku sejumlah politikus DPR-RI yang dinilai mengkhianati aspirasi rakyat, yakni membuat panitia hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya prihatin dengan kondisi sejumlah politikus DPR-RI untuk membentuk hak angket KPK. Ini cara untuk melemahkan kedudukan KPK dalam melakukan kerja," kata Wirata Dwikora dikonfirmasi, di Denpasar, Selasa.

Oleh karena itu, kata dia, sejumlah elemen masyarakat berinisiatif untuk mendukung KPK dari upaya pelemahan oleh sejumlah anggota DPR-RI tersebut.

"Membuat Panitia Angket DPR-RI itu aspirasi dari mana? DPR-RI memang punya hak angket, tapi harus jelas asal-usulnya, dasar aspirasinya, legitimasi politik dari aspirasi yang mana? Jangan membuat dan menggunakan hak semata-mata karena aspirasi oknum anggota Dewan yang namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi tertentu yang diusut KPK," kata Wirata Dwikora.

Wirata Dwikora menyatakan, bila Panitia Angket DPR-RI dan para "kingmaker"-nya tetap ngotot melawan aspirasi rakyat dan terus bermanuver mengganggu KPK, para aktivis di "Paiketan Krama Bali" serta aktivis Bali lainnya akan menggalang dukungan untuk secara serius agar Panitia Angket DPR-RI itu dibubarkan.

Ia mengatakan keberadaan "Paiketan Krama Bali", sebuah perkumpulan yang terdiri guru besar, akademisi, aktivis, praktisi berbagai bidang, mahasiswa, tokoh adat, agama, budaya serta perempuan, menyerukan pembubaran Panitia Angket DPR-RI seraya mendukung KPK untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia.

"Terlebih yang melibatkan politikus dan orang-orang besar di Indonesia. Seruan itu dilontarkan dalam sejumlah benner, disela kegiatan Rapat Kerja di Hotel Puri Sharon Denpasar, Minggu (9/7," katanya.

Wirata Dwikora lebih lanjut mengatakan KPK harus bekerja keras dan terus mengusut oknum-oknum yang diduga melakukan kejahatan korupsi. Karena korupsi juga yang membuat negara ini tidak maju dan masyarakat menjadi miskin.

"Tindakan korupsi harus diusut tuntas, karena ini merugikan negara dan bangsa. Saya harapkan semua elemen masyarakat harus mendukung apa yang dilakukan KPK saat ini," katanya. (WDY)