Jakarta (Antara Bali) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut memberlakukan moratorium pembukaan baru
atau land clearing pada lahan gambut.
"Moratorium gambut jelas tidak boleh buka lahan baru dengan
demikian tidak boleh ada izin baru. Apalagi jika itu gambut dalam," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Ir. Bambang Hendroyono, MM di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tidak adanya pemberian izin baru pembukaan hutan dan
lahan di area gambut tercantum dalam pasal baru pada PP yang baru
ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Desember 2016.
"Akan ada kebijakan lebih lanjut setelah lahan tersebut dibedah, diverifikasi, dan di overlay
dengan peta Kesatuan Hidrologi Gambut yang akan dikeluarkan nanti.
Meski demikian jika ternyata lahan tersebut ada di kawasan fungsi
lindung ya sudah tidak boleh dibuka lagi," ujar Hendroyono.
Pasal baru tersebut, lanjutnya, juga menegaskan larangan membuat
saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, membakar dan
atau mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem
Gambut.
"Untuk masyarakat adat tidak dikecualikan dalam PP ini, tidak boleh
membakar khusus di lahan gambut. Kita ingin mensosialisasikan ini
dengan baik ke seluruhnya, kalau di lahan mineral dengan pengawasan dan
ada sekat bakar masih memungkingkan, tapi di gambut tidak boleh," ujar
dia.
Sedangkan terkait pengambilalihan areal gambut yang terbakar milik
pemegang konsesi, ia mengatakan sudah dilakukan pascakebakaran hutan dan
lahan 2015, aturannya ada melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Permen LHK) dan PP 57/2016 menguatkan itu.
"Yang mana jika terjadi kebakaran di lahan konsesi akan terkena
sanksi administrasi, di area tersebut tidak boleh diapa-apakan akan
langsung diambil alih sementara agar Ditjen Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan bisa melakukan verifikasi, hasilnya dilaporkan ke
Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Hendroyono.
Peraturan Pemerintah ini telah ditandatangani Presiden dan segera
berlaku setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Segera
berlaku, saat ini dalam proses diundangkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM," lanjutnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Karliansyah mengatakan berkaitan dengan pemulihan fungsi ekosistem
gambut dapat dilakukan dengan cara suksesi alami, rehabilitasi,
restorasi dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan iptek.
Terkait pengambilalihan lahan, menurut dia, dilakukan sementara
untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
yang hasilnya dapat berupa pengelolaan lebih lanjut oleh penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan. Dan bisa pula terjadi pengurangan areal
perijinan usaha dan atau kegiatannya.
Pengambilalihan sementara untuk proses pengecekan lapangan dan
verifikasi bisa sampai dua hingga empat bulan. "Belajar dari pengalaman
pascakebakaran 2015 butuh rata-rata waktu hingga empat bulan untuk
verifikasi lapangan," ujar dia.(WDY)
PP 57/2016 Berlakukan Moratorium Lahan Gambut
Selasa, 6 Desember 2016 9:29 WIB