Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.
Diawali dengan menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sekitar 600 pejabat dan komisaris BUMN tampak antusias untuk mengikuti pidato langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam sambutan pembukanya, Sri Mulyani memaparkan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan semua sektor.
Ia menggambarkan setiap Rp1 triliun penggunaan pajak bisa membangun total 3,5 km jembatan, atau bisa untuk membangun 155 km jalan, bisa untuk membangun 11.900 rumah prajurit, atau bisa untuk menyediakan beras sebanyak 729 ton untuk rakyat miskin, bisa untuk menyediakan 306.000 ton pupuk, bisa untuk bantuan langsung bagi 355.000 keluarga miskin, dan setara dengan kebutuhan lainnya.
Sri juga menggambarkan setiap Rp1 triliun penggunaan pajak pada transfer daerah dan dana desa, bisa untuk membangun sebanyak 6.765 ruang kelas SD, atau bisa untuk membangun 5.511 ruang kelas SMP, atau membangun 4.182 ruang kelas SMA.
Selain itu, dana sebesa itu dinilai bi untuk membangun sebanyak 50 rumah sakit, atau bisa untuk memberi tunjangan profesi bagi 23.585 orang guru profesional dalam setahun. Selanjutnya bisa untuk memenuhi bantuan operasional sekolah (BOS) 1,25 juta SD setahun, atau bisa untuk membangun 2.108 puskesmas dan lainnya.
Pada kesempatan itulah Sri Mulyani yang merupakan pemegang saham BUMN, menggambarkan bahwa BUMN sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya dapat meningkatkan kontribusinya kepada negara untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Dengan aset BUMN yang demikian besar kemungkinan banyak pajak perusahaan yang perlu dilaporkan untuk mengikuti pajak amnesty. Demikian juga para pejabat direksi dan komisaris BUMN dan anak usahanya yang jumlahnya bisa mencapai 2.930 orang harus dengan terbuka untuk ikut tax amnesty," ujarnya.
Pada bagian akhir pidatonya Sri Mulyani mengeluhkan rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan yang masih rendah.
Pada 2016, dari 32.769.215 Wajib Pajak Terdaftar, hanya 12.559.284 WP yang merealisasikan SPT sehingga rasio kepatuhan melaporkan pajak masih sekitar 62,28 persen.
Khusus BUMN sebagai entitas bisnis, dari 701 WP BUMN dan termasuk badan usaha BUMN, baru sebanyak 28 BUMN yang ikut program Tax Amnesty, dengan total nilai tebusan sebesar Rp13,01 miliar atau rata-rata tebusan sebesar Rp464,75 juta.
Sedangkan dari 1.543 WP direksi BUMN hanya sekitar 20 persen yang mengikuti amnesty pajak dengan nilai tebusan Rp44,5 miliar, sedangkan dari 1.387 WP komisaris BUMN hanya 24 persen yang mengikuti amnesty pajak dengan nilai tebusan Rp111,2 miliar.
Sri Mulyani terus berupaya menggugah semangat seluruh hadirin sebagai pribadi maupun pejabat BUMN untuk ambil bagian dalam membangun negara.
Bahkan Sri, berkali-kali mengutip teks Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, "Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya".
"Saya rasa semua kita, anda dan saya sama-sama berjuang untuk membangun bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Saya yakin BUMN sangat dekat dengan ekonomi masyarakat sehingga tentu tahu betul bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat," tegas Sri. (WDY)
