Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk
memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT
Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.
Diawali dengan menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya,
sekitar 600 pejabat dan komisaris BUMN tampak antusias untuk mengikuti
pidato langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam sambutan pembukanya, Sri Mulyani memaparkan pentingnya pajak
bagi pembangunan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan semua sektor.
Ia menggambarkan setiap Rp1 triliun penggunaan pajak bisa membangun
total 3,5 km jembatan, atau bisa untuk membangun 155 km jalan, bisa
untuk membangun 11.900 rumah prajurit, atau bisa untuk menyediakan beras
sebanyak 729 ton untuk rakyat miskin, bisa untuk menyediakan 306.000
ton pupuk, bisa untuk bantuan langsung bagi 355.000 keluarga miskin, dan
setara dengan kebutuhan lainnya.
Sri juga menggambarkan setiap Rp1 triliun penggunaan pajak pada
transfer daerah dan dana desa, bisa untuk membangun sebanyak 6.765 ruang
kelas SD, atau bisa untuk membangun 5.511 ruang kelas SMP, atau
membangun 4.182 ruang kelas SMA.
Selain itu, dana sebesa itu dinilai bi untuk membangun sebanyak 50
rumah sakit, atau bisa untuk memberi tunjangan profesi bagi 23.585 orang
guru profesional dalam setahun. Selanjutnya bisa untuk memenuhi bantuan
operasional sekolah (BOS) 1,25 juta SD setahun, atau bisa untuk
membangun 2.108 puskesmas dan lainnya.
Pada kesempatan itulah Sri Mulyani yang merupakan pemegang saham
BUMN, menggambarkan bahwa BUMN sebagai perusahaan milik negara sudah
seharusnya dapat meningkatkan kontribusinya kepada negara untuk membantu
pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Dengan aset BUMN yang demikian besar kemungkinan banyak pajak
perusahaan yang perlu dilaporkan untuk mengikuti pajak amnesty. Demikian
juga para pejabat direksi dan komisaris BUMN dan anak usahanya yang
jumlahnya bisa mencapai 2.930 orang harus dengan terbuka untuk ikut tax
amnesty," ujarnya.
Pada bagian akhir pidatonya Sri Mulyani mengeluhkan rasio kepatuhan
penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan yang masih rendah.
Pada 2016, dari 32.769.215 Wajib Pajak Terdaftar, hanya 12.559.284
WP yang merealisasikan SPT sehingga rasio kepatuhan melaporkan pajak
masih sekitar 62,28 persen.
Khusus BUMN sebagai entitas bisnis, dari 701 WP BUMN dan termasuk
badan usaha BUMN, baru sebanyak 28 BUMN yang ikut program Tax Amnesty,
dengan total nilai tebusan sebesar Rp13,01 miliar atau rata-rata tebusan
sebesar Rp464,75 juta.
Sedangkan dari 1.543 WP direksi BUMN hanya sekitar 20 persen yang
mengikuti amnesty pajak dengan nilai tebusan Rp44,5 miliar, sedangkan
dari 1.387 WP komisaris BUMN hanya 24 persen yang mengikuti amnesty
pajak dengan nilai tebusan Rp111,2 miliar.
Sri Mulyani terus berupaya menggugah semangat seluruh hadirin
sebagai pribadi maupun pejabat BUMN untuk ambil bagian dalam membangun
negara.
Bahkan Sri, berkali-kali mengutip teks Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya, "Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya".
"Saya rasa semua kita, anda dan saya sama-sama berjuang untuk
membangun bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Saya yakin BUMN
sangat dekat dengan ekonomi masyarakat sehingga tentu tahu betul
bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat," tegas Sri. (WDY)
Menkeu Kumpulkan Pejabat BUMN Sosialisasikan Amnesti Pajak
Kamis, 1 Desember 2016 8:05 WIB