Bali Berlakukan Pajak Progresif Untuk Validasi Data

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Made Santha mengatakan pemprov setempat memberlakukan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor, sebagai salah satu upaya memvalidasi data kepemilikan kendaraan di daerah itu.

"Dengan pemberlakuan pajak progresif ini, tidak saja berbicara perubahan tarif yang dikenakan, sekaligus kami melakukan validasi data," kata Santha, di Denpasar, Minggu.

Menurut dia, ketika data jumlah kendaraan yang dimiliki sudah valid, tentu pihaknya bisa menghitung prediksi pendapatan riil daerah yang akan diperoleh.

Selama ini data jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sebanyak 3,5 juta unit. Tetapi rata-rata setiap tahun wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor berkisar 2,5 juta.

Dia menambahkan, pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor di Bali mulai 3 Oktober 2016, bertepatan dengan diundangkannya Peraturan Provinsi Bali No 8 Tahun 2016 yang merupakan revisi atas Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

"Kami juga membentuk posko tentang pemberlakuan Perda No 8/2016. Di posko itu, setiap hari kami pantau perkembangannya, kami bandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya dan hasilnya cukup menggembirakan," ucapnya.

Santha mengemukakan, pada hari pertama pemberlakuan pajak progresif, wajib pajak yang melunasi kewajibannya sebanyak 48 persen, hari kedua naik menjadi 77 persen, hari ketiga 92 persen dan hari ketiga 97 persen.

"Jadi, pemberlakuan pajak ini tidak ada persoalan sama sekali, apalagi kami sudah melakukan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Data sudah kami input lima bulan lalu, termasuk penyiapan aplikasinya," ujar Santha.

Adapun ketentuan tarif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi di bawah 250 cc yakni kepemilikan pertama 1,5 persen, kedua (2 persen), ketiga (2,5 persen), keempat (3 persen) dan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 persen.

Sedangkan tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi untuk 250 cc ke atas adalah kepemilikan pertama 1,75 persen, kepemilikan kedua (3 persen), ketiga (4,5 persen), keempat (5 persen) serta kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 persen.

Tarif kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk fungsi pribadi yakni kepemilikan pertama sebesar 1,75 persen, kedua (3 persen), ketiga (4,5 persen), keempat (5 persen) serta kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 persen).

Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama, sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk (KTP). (WDY)