Ada Lobi Politik Dalam Alokasi DAK

Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menyatakan ada lobi politik dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus yang menyebabkan proses penganggaran belum efektif.

"Sering kita lihat dalam prosesnya ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktik kurang transparan karena ada lobi-lobi atau karena ada politisasi dan yang lain-lainnya," kata Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Dana Alokasi Khusus (DAK) di kantor presiden Jakarta, Rabu.

Presiden pada kesempatan itu menggelar rapat terbatas yang membahas tentang DAK.

Menurut Presiden Jokowi, program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses penganggaran yang efektif dan tepat sasaran.

"Termasuk di dalamnya adalah proses alokasi DAK," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan pemerintah ingin meninggalkan pola-pola dan tradisi-tradisi lama.

Ia berpendapat selama ini penganggaran yang ada tidak berdasarkan prioritas atau kebutuhan.

"Oleh sebab itu kita lihat penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa DAK di daerah yang tidak sedikit," katanya lagi.

Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat itu, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (WDY)