"Ketika DAK fisik bisa diserap lebih cepat, lebih cepat pula dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian memberikan 'multiplier effect' pada pertumbuhan ekonomi Bali," kata Teguh di Denpasar, Rabu, dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023.
Ia mengemukakan, pada 2023 ini alokasi belanja negara di Bali mencapai Rp21,87 triliun lebih yang terdiri dari belanja transfer ke daerah sebesar Rp10,92 triliun lebih dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp10,95 triliun lebih.
Belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp10,92 triliun ini terdiri dari dana bagi hasil (Rp379,32 miliar lebih), dana alokasi umum (Rp6,9 triliun lebih), DAK fisik (Rp520,40 miliar lebih), dan DAK non-fisik (Rp2,26 triliun lebih). Selanjutnya hibah ke daerah (Rp2,86 miliar lebih), dana desa (Rp609,64 miliar lebih), insentif fiskal (Rp245,75 miliar lebih).
"Total pagu transfer ke daerah tahun 2023 sebesar Rp10,92 triliun lebih ini, naik sebesar Rp237,66 miliar dibandingkan pada 2022," ujar Teguh yang juga Kepala Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali ini.
Penyaluran TKD hingga 20 Januari 2023 sudah sebesar Rp467,83 miliar atau 4,28 persen dari total seluruh pagu TKD. Dari berbagai jenis TKD, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru terealisasi dengan nilai sebesar Rp467,83 miliar tersebut.
Berkaca dari realisasi penyerapan APBN pada 2022, ujar Teguh, penyerapan DAK fisik saat itu belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi. "Pada 2022 dari pagu sebesar Rp800 miliar itu yang menjadi kontrak sebesar Rp600 miliar," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mengevaluasi sehingga DAK fisik pada tahun ini bisa diserap maksimal. "Tentu kami harapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi Provinsi Bali," kata Teguh.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Bali Anggrah Warsono, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT Susila Brata, dan Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Wahyu Nendro.
Kemudian Wahyu Ari Wibowo mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali dan juga terhubung secara daring Putu Wiwin Setyari selaku local expert Kementerian Keuangan Bali dari Universitas Udayana.
