DPRD Badung Dukung Program Inovatif Bupati

Mangupura (Antara Bali) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung, Bali, mendukung penuh langkah-langkah program inovatif Bupati dan Wakil Bupati di daerah itu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian insentif aparatur sipil negara setempat.

"Kami pimpinan dewan sangat dukung upaya bupati untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khusunya dalam menyiapkan sarana prasarana dan SDM masing-masing puskesmas," kata Ketua DPRD Badung, Putu Parwata di Mangupura, Jumat.

Dalam acara pertemuannya dengan media itu, Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD yakni Nyoman Kariana dan Made Sunarta itu juga menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi langkah-langkah bupati dalam memberikan jaminan kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan fasilitas ambulan keliling dimasing-masing desa di Kabupaten Badung, agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat berjalan optimal.

"Kami sangat mendukung upaya Bupati Badung yang memiliki program inovatif mengeluarkan Kartu Badung Sehat (KBS) untuk mengganti program layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras, karena dinilai akan memudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.

Dengan upaya ini, seluruh masyarakat Badung akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik dan tidak berbelit-belit.

"Program ini sangat luar biasa, karena seluruh masyarakat Badung akan mendapat jaminan kesehatan secara gratis dari pemerintah," ujarnya.

Parwata juga mendukung upaya pemerintah membuat regulasi pelayanan cetak kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran dan kematian yang sudah dapat dilakukan dimasing-masing kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Puspem Badung.

"Untuk itu dengan langkah-langkah inovatif Bupati Badung ini, maka kebutuhan masyarakat dapat terlaksana baik," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga megapresiasi keputusan bupati yang sudah menandatangani SK tambahan perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP PNS), sehingga diyakini membawa dampak positif dalam pelayanan dan meningkatkan kinerja pegawai.

"Apabila ada pegawai yan masih malas bekerja, maka akan dievaluasi Bupati dan Sekda, sehingga akan memfilter kembali PNS yang rajin bekerja dan tidak sehingga dalam pembagian TPP dapat diberikan secara adil," ujarnya. (WDY)