Mangupura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjadikan pandangan, masukan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Badung sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.
“Secara prinsip masukan dan saran yang disampaikan akan dijadikan pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat rapat paripurna DPRD Badung di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Dalam rapat tersebut, Fraksi-fraksi DPRD Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Raperda tersebut adalah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Bupati Adi Arnawa mengatakan pihaknya melihat jajaran legislatif telah mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Badung terutama dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur.
Akselerasi pembangunan itu salah satunya dilakukan Pemkab Badung dengan skema dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT. SMI, Persero.
“Mudah-mudahan langkah ini akan bisa mempercepat penanganan infrastruktur sebagai upaya kami untuk mengatasi tantangan yang cukup berat, terutama menjaga keberlanjutan daripada pariwisata di Badung ini,” kata dia.
Ia menjelaskan pihaknya juga menerima pemandangan umum legislatif terutama terkait masalah kemacetan, masalah sampah, masalah air, penerangan jalan, alih fungsi lahan dan masalah pajak.
Menurut dia, hal itu memang perlu disikapi bersama untuk menata daya dukung dan kapasitas Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata internasional.
”Secara prinsip, dari banyak hal yang disampaikan, walaupun kami sudah mengajukan rancangan, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada satu perubahan-perubahan besar yang memang bisa dilakukan,” kata dia.
Bupati Adi Arnawa mengapresiasi pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Badung sudah luar biasa dalam upaya pembangunan daerah.
“Ini banyak sekali yang memberikan masukan-masukan secara konstruktif dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di Badung,” pungkas dia.
