Tiga Kabupaten Bali Kekurangan Tempat Tidur Pasien

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan sebanyak tiga kabupaten di Pulau Dewata masih mengalami kekurangan tempat tidur pasien jika dibandingkan dengan total jumlah penduduknya.

Suarjaya di Denpasar, Selasa, mengatakan, jika mengacu pada standar badan kesehatan dunia (WHO), paling tidak perbandingan jumlah tempat tidur pasien dengan penduduk adalah 1:1.000.

Menurut dia, dengan mengacu pada standar tersebut, tiga dari sembilan kabupaten/kota di Bali masih mengalami kekurangan tempat tidur yakni Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Kabupaten Badung karena hasil perbandingannya masih di bawah 1.

Di Kabupaten Jembrana, total tempat tidur pasien sebanyak 241 tempat tidur (0,89), di Karangasem 218 tempat tidur (0,52), dan di Kabupaten Badung sebanyak 468 tempat tidur (0,78).

Sedangkan jumlah tempat tidur pasien di enam kabupaten lainnya sudah memenuhi standar WHO yakni Kabupaten Buleleng 713 tempat tidur, Bangli (710), Klungkung (282), Gianyar (548), Denpasar (2.938), dan Tabanan (530 tempat tidur).

"Terhadap persoalan ini solusinya adalah lewat penambahan tempat tidur di masing-masing rumah sakit daerah, tidak hanya tempat tidur untuk ruang perawatan kelas III, tetapi juga kelas I dan II. Apalagi dengan terintegrasinya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan `kan di semua kelas dan masyarakat juga cenderung mencari kelas I dan II," ucapnya.

Suarjaya mengusulkan, jika dilakukan penambahan agar diprioritaskan untuk di ruang kelas I dan II, di samping harus mengoptimalkan puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap yang sudah ada.

"Sekarang rata-rata puskesmas rawat inap tidak optimal karena kebanyakan yang dirujuk. Contohnya saja untuk kasus demam berdarah, puskesmas mampu untuk melakukan perawatan, tetapi masyarakat enggan untuk menjalani rawat inap di sana karena ternyata kebersihan di puskesmas kurang baik dan jumlah peralatan yang kurang. Ini harus diatensi," katanya.

Kalau saja kepala daerah mau turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan, ujar dia, tentunya puskesmas akan menjadi pilihan bagi masyarakat.

"Sekarang ini karena kumuh, tempat tidur kotor, perawat tidak ada, dokternya kurang bagaimana masyarakat mau dirawat. Takut mereka itu," ujar Suarjaya.

Tahun ini, lanjut dia, dilakukan akreditasi puskesmas, sejalan dengan upaya perbaikan mutu sehingga masyarakat tidak ramai-ramai harus dirawat ke rumah sakit daerah. (WDY)