Badung Bahas Pengendalian Rabies Dengan Kementerian Pertanian

Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengelar rapat koordinasi (Rakor) yang membahas program pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies di daerah itu dengan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Senin.

"Tujuan rakor kali ini ingin menyampaikan kepada Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Badung sudah memiliki langkah strategis dalam upaya pengendalia rabies," kata Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, di Magupura.

Ia mengatakan, Pemkab Badung telah menerapkan strategi penanggulangan penyakit rabies melalui sosialisasi komunikasi informasi edukasi (KIE), melakukan vaksinasi massal rabies, melakukan eliminasi, pengawasan lalu lintas HPR, kontrol populasi dan "surveillance monitoring".

Dalam acara rakor yang berlangsung di ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala dibuka Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI diwakili Direktur Kesehatan Hewan I Ketut Diatmika.

Kemudian dihadiri Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali I Putu Sumantra, Kadis Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya, FAO, Emergency Centre For Transboundary Animal Diseases Indonesia.

Kemudian, Instansi yang menangani urusan peternakan Kabupaten/kota se-Bali, Kepala Balai Besar Veterinery yang mewilayahi Bali, NTB dan NTT serta Kepala Balai Karantina kelas I Denpasar.

Yuda Saka menyampaikan, kasus rabies pertama kali ditemukan di Bali pada 28 Nopember 2008 di kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Bali hingga saat ini belum dapat dibebaskan.

Kemudian, Tahun 2014, ditemukan kasus rabies sebanyak 132 kasus dan meningkat tahun 2015 menjadi 531 kasus (400 persen) di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Sedangkan untuk Kabupaten Badung pada Tahun 2014 ditemukan lima kasus dan meningkat Tahun 2015 menjadi 15 kasus.

Direktur Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian I Ketut Diatmika mengatakan, kasus rabies yang terjadi di Bali harus segera diatasi jangan sampai banyak terjadi korban dan kasusnya meningkat.

"Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui meningkatkan vaksinasi, menyediakan vaksin yang berkualitas baik, membentuk tim untuk membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam program pemberantasan yang lebih detail," ujar Ketut Diatmika.(WDY)