Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha berharap tim seleksi untuk perekrutan penutur bahasa Bali yang akan ditempatkan pada 716 desa di Pulau Dewata dapat menjaga independensinya.
"Tim harus benar-benar independen, karena merekrut dalam jumlah besar, tidak bisa dipungkiri pasti nanti akan banyak kepentingan," kata Beratha, di Denpasar, Kamis.
Untuk saat ini, ucap dia, memang tim seleksi masih dalam proses penyiapan draft, tetapi rapat-rapat untuk persiapan tersebut sudah dilaksanakan sejak akhir Desember 2015.
"Kalau proses tahapan berjalan lancar, Maret ini tes perekrutan harus sudah dilakukan karena bulan Juni harus sudah mendapatkan pelatihan, sebelum ditugaskan di masing-masing desa pada awal Juli 2016," ucapnya.
Tim seleksi, lanjut dia, akan melibatkan Badan Pembina Bahasa dan Sastra Bali, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, IHDN Denpasar, Aliansi Peduli Bahasa Bali, PHDI, Fakultas Sastra Unud, Universitas Dwijendra dan IKIP PGRI Bali. "Perguruan tinggi yang dilibatkan itu intinya yang memiliki fakultas dan jurusan bahasa Bali," katanya.
Dewa Beratha menambahkan, tim seleksi pula yang akan menyiapkan kriteria-kriteria atau persyaratan orang-orang yang akan direkrut menjadi penutur bahasa Bali, untuk selanjutnya diumumkan lewat media maupun perguruan tinggi.
Di sisi lain, pihaknya juga sudah berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berencana akan ke Badan Pemeriksa Keuangan agar proses perekrutan tersebut tidak ada masalah dan memengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah diraih Pemprov Bali.
"Intinya dengan perekrutan tenaga kontrak dalam jumlah yang besar dan baru pertama kali ini, kami tidak ingin sampai ada masalah, termasuk dari sisi payung hukumnya.
Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan lebih dari Rp8,1 miliar dalam APBD 2016 untuk perekrutan penyuluh penutur bahasa Bali yang akan ditempatkan pada 716 desa di Pulau Dewata.(WDY)
