Denpasar (Antara Bali) - Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika mengatakan, untuk memajukan bahasa Bali dibutuhkan keputusan dan kemauan politik dari pihak eksekutif, legislatif, dan komunitas masyarakat.
"Langkah yang paling mudah adalah pemerintah memberikan contoh penerapan bahasa Bali, bisa dalam penyusunan perda dan regulasi lainnya yang juga mencantumkan bahasa Bali atau pun menerjemahkan ke dalam bahasa Bali," kata Ardika, saat menjadi pembicara dalam Kongres VII Bahasa Bali di Denpasar, Kamis.
Ia menambahkan, bahasa Bali harus mampu digunakan dalam segala aspek kehidupan sehinga tidak hanya pada bidang sastra.
"Selama ini, dalam aspek kehidupan sehari-hari, bahasa Bali masih tampak mengalami kesenjangan. Di bidang pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan komunikasi, bahasa daerah ini seperti tidak mendapat tempat. Padahal, dalam bahasa Bali ada istilah yang sangat rinci, yang terkadang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia," ujarnya.
Ardika menemukakan, jika pemerintah dapat memberikan contoh, hal tersebut dinilainya sangat positif demi keberlanjutan bahasa Bali, karena karakter bangsa Indonesia pada umumnya masih menerapkan sistem panutan.(**)
Bahasa Bali Butuh Keputusan Politik
Kamis, 13 Oktober 2011 17:03 WIB