Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mewacanakan untuk meningkatkan besaran honor bagi para guru honorer di Pulau Dewata karena selama ini dipandang masih jauh dari standar.
"Memang harus diperhatikan guru-guru itu, masak gajinya Rp200-300 ribu `kan kasihan. Padahal mereka berjuang untuk memajukan pendidikan," kata Sudikerta di sela-sela peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-70 PGRI di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, dia meminta kepada jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bali agar menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika supaya bisa dialokasikan dana.
"Mudah-mudahan bisa diakomodasi kalau kemampuan daerah mencukupi. Yang jelas, paling tidak mereka (guru honorer) dapat perhatian, meskipun nanti tidak bisa dibantu 100 persen," ucapnya.
Menurut Sudikerta, jika dari regulasi dan kemampuan daerah tidak ada persoalan, maka peningkatan honor bagi guru honorer itu dapat dialokasikan mulai 2017 karena untuk APBD Bali 2016 sudah ditetapkan.
Di sisi lain, dia menekankan pentingnya penatakelolaan guru dan infrastruktur karena masih banyak guru yang "numplek" di satu sekolah tetapi di sekolah lain justru kekurangan.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Bali I Gede Wenten Aryasuda mengatakan terkait dengan inventarisasi guru sebenarnya sudah ada datanya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten/kota.
Terkait dengan honor guru honorer yang masih banyak tidak standar, kata Wenten, PGRI Pusat sudah menyampaikan usulan pada Presiden agar dibuatkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Guru,
"Usulan PGRI seperti itu karena kalau di tenaga kerja `kan ada Peraturan Pengupahan. Tetapi pengupahan guru belum ada," ucap Wenten.
Selain itu, pihaknya tidak memungkiri di satu sisi memang ada satu sekolah kelebihan guru, tetapi jam mengajarnya kurang.
"Misalnya guru sejarah, yang masuk kelompok IPS. Di SMA, kelas IPS paling hanya ada satu kelas. Sedangkan guru wajib mengajar 24 jam dalam seminggu. Tetapi mereka maksimal hanya bisa mengajar enam jam," ujarnya yang juga Kepala SMP PGRI 2 Denpasar itu.
Oleh karena itu, dia mengharapkan agar pemerintah dapat mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. (WDY)
