Komisi VI DPR Soroti Keterpinggiran Pekerja Bali

Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI menyoroti mulai terpinggirnya masyarakat Bali yang bekerja pada sektor pariwisata dan bisnis, yang kini posisinya banyak diambil alih oleh pekerja asing.

"Orang Bali mestinya sudah banyak yang harus menjadi bos, dan jangan sampai Bali seperti daerah-daerah lain. Jangan hanya bangga bekerja di level rendah, tetapi harus berusaha pada level yang lebih baik," kata anggota Komisi VI DPR Tifatul Sembiring dalam kunjungan kerjanya bertemu jajaran Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, bisa saja jebakan ekonomi dengan bungkus sertifikasi maupun standar kompetensi yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Bali menjadi kian termarginalkan.

"Memang mempertahankan sektor pariwisata di Bali yang sudah baik itu tidak mudah, perlu peningkatan usaha terus-menerus," ucap mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu.

Pandangan tidak jauh berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan. Dia melihat semakin banyak saja orang asing yang memiliki berbagai tempat bisnis di Pulau Dewata.

"Semakin hari masyarakat Bali makin tergeser. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan pemerintah juga untuk mengatasi," ucapnya.

Menurut dia, jika masyarakat Bali kian terpinggirkan, dikhawatirkan akan berdampak pula pada adat, budaya dan lingkungan juga menjadi berubah. Padahal selama ini yang menjadi keunggulan dan ciri khas Bali pada adat dan budaya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR lainnya, Juliari P Batubara berpandangan seakan kini sudah tidak ada lagi kontrol tenaga kerja asing yang bekerja di Bali.

"Sampai salesman pun saya lihat ada orang asing, termasuk hingga pelayan restoran. Jangan sampai kondisi seperti ini semakin merajalela," ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun menanggapi pandangan anggota Dewan Senayan itu mengatakan lewat kritik tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk ke depan berbuat lebih baik lagi.

"Dampak pariwisata memang banyak. Kami pikir sepanjang masih ada desa pakraman atau desa adat, maka Bali tidak akan tergeser dari adat dan budayanya," ujarnya.

Pembangunan Bali, lanjut dia, rohnya juga ada di desa pakraman dan pemerintah juga memperhatikan dengan memberikan bantuan setiap tahun kepada desa pakraman. (WDY)