Denpasar (Antara Bali) - Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, tidak memahami adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) untuk kegiatan kejurnas kualifikasi PON, di GOR Lila Bhuana, Denpasar, 20-26 Oktober 2015.
"Saya tidak paham apa masalahnya, karena saat Ketua Panitia pelaksana pra PON IB Toni memberi surat ke kami, ada surat dari KONI Pusat yang ditandatangani Tono Surtaman terkait pengurus PP PTMSI yang sah," kata Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi, di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, inti surat KONI Pusat itu menyatakan bahwa kepengurusan PTMSI Pusat yang sah dan diakui organisasi olahraga itu yang dipimpin langsung Marsuki Ali. Meskipun, dikabarkan Marsuki Ali telah mundur.
Kemudian, yang berhak menggelaran pra PON secara sah itu yakni PTMSI Pusat yang diakui KONI Bali. "Saya tidak tahu secara jelas kalau ada dualisme di PTMSI pusat antara Oegroseno dan Marzuki Ali," ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa untuk pengurusan PTMSI Bali sendiri tidak ada kubu atau dualisme kepengurusan cabang olahraga itu.
"Saya tidak berhak menilai apakan gelaran pra PON di Bali saat ini sah atau tidak, karena kami serahkan sepenuhnya ke kepengurusan KONI Pusat dan PTMSI Pusat," ujarnya.
Ia meyakini, apabila kepengurusan PP PTMSI tidak lagi ada dualisme, para petenis meja akan berprestasi di kejuaraan internasional. "Kesuksesan olahraga ditentukan kekompakan pengurus, pelatih dan atlet," katanya.
Pihaknya tidak memungkiri, kemungkinan adanya pra PON lagi yang digelar di Jakarta yang dilakukan PP PTMSI pimpinan Marzuki Ali.
"Terkait apakah Bali akan mengirimkan atlet ke pra PON Jakarta untuk cabang olahraga itu, kami akan membicarakan dengan pengprov PTMSI Bali," ujarnya. (WDY)
