Singaraja (Antara Bali) - Sejumlah dokter bedah di rumah sakit umum milik pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, Senin, mengancam akan melakukan mogok kerja karena hingga saat ini belum mendapat pembayaran atas sejumlah klaim dari pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
Kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Singaraja, Made Mardana yang dikonfirmasi ANTARA membenarkan belum ada pembayaran sejak pertengahan bulan Mei 2010 karena sejumlah data khususnya pasien JKBM banyak yang bermasalah.
Dikonfirmasi terkait jumlah tunggakan tersebut, Mardana mengatakan, nilai total dalam satu bulan mencapai jumlah Rp900 juta hingga Rp1 miliar yang belum dibayarkan akibat kurang lengkapnya data dari bawah.
Menurutnya, banyak permasalahan terjadi dalam pendataan khususnya tindakan medis yang dicatat lalu dikirim sehingga sering di tolak oleh sistem.
Contohnya, lanjut Mardana, dalam penanganan bedah terkadang tidak tercatat obat apa yang diberikan kepada pasien atau metode apa yang digunakan.
Padahal, itu harus menjadi satu kesatuan dan tidak boleh dipisah agar nantinya tidak tersendat dalam proses verifikasi tim dari Provinsi Bali.
Selain itu, Mardana juga menyalahkan keterlambatan pihak Provinsi Bali karena baru mengirim tim verifikasi untuk JKBM yang baru mulai bekerja dari bulan April 2010.
"Bukan hanya itu, fasilitas komputer sebagai penunjang kerja tim verifikasi yang seharusnya menjadi kewajiban pihak provinsi, sampai saat ini belum ada dan kami terpaksa meminjam milik RSUD Singaraja," ujar Mardana.
Terkait sejumlah kendala pembayaran jasa dokter bedah, Mardana mengatakan, data dari bawah seharusnya dilengkapi agar uang bisa dikeluarkan serta wajib melalui proses verifikasi dari tim provinsi.
Sementara, selain sejumlah data yang bermasalah, tim verifikasi yang saat ini beranggotakan sekitar tiga orang tidak bisa mengatasi hal tersebut terkait baru tiba.
"Bayangkan, mereka datang pada bulan April dan melakukan verifikasi data terhitung sejak bulan Januari. Sementara, untuk mengerjakan data sebulan, ketiga anggota tim tersebut memerlukan waktu tiga minggu ditambah tunggakan data dari awal tahun 2010," papar dokter asal Kabupaten Tabanan ini.
Menjawab kritik sejumlah dokter bedah yang mengatakan Mardana sering melakukan perjalanan ke luar kota, Ia tidak membantahnya karena perjalanan tersebut terkait dengan tugas belajar.
Jika dikatakan tidak becus, lanjutnya, saya tetap terima sebagai koreksi. Tapi, permasalah ini sudah sering disampaikan ke pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam setiap agenda pertemuan dan mengenai administrasi, tentunya itu tidak bisa ditoleransi lagi, imbuh Mardana.(*)
