Denpasar (Antara Bali) - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meminta jajarannya untuk segera dapat menerapkan kartu tanda penduduk (KTP) yang diterbitkan secara elektronik atau E-KTP.
"E-KTP merupakan hasil inovasi yang sangat baik. Untuk itu harus segera diwujudkan dan menjadi bagian dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)," ujar Jaya Negara di Denpasar, Bali, Kamis.
Dia menambahkan, dengan E-KTP maka akan meminimalkan ataupun menghidari terjadinya pemalsuan bahkan penggandaan KTP.
"Pemalsuan dan penggadaan KTP dapat dihindari dengan adanya sidik jari dan identitas lainnya dalam E-KTP, yang tentunya susah untuk dipalsukan karena data tersebut sudah tercatat informasinya secara terpadu dalam jaringan kerja," ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan, mewujudkan hal itu tidaklah mudah. Meskipun pada tahap awal akan dibantu oleh pemerintah pusat, tapi pengembangan selanjutnya tentu harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi teknologi informasi yang baik.
Tentunya dalam mempersiapkan SDM tersebut, memerlukan biaya yang tidak sedikit. "Sebab hal itu harus terus dikembangkan dan dijaga pelaksanaannya dengan baik," katanya.
Jaya berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut.
Di sisi lain, Jaya Negara mengatakan, kepada camat, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan dan unit-unit terkait sebagai pelaku pengelola kependudukan, serius dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pendatang yang masuk ke wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gede Narendra mengatakan, penerapan SIAK secara "online" berbentuk E-KTP di ibu kota Provinsi Bali masih banyak kendala.
"Banyak kendala yang kami hadapi untuk menerapkan sistim E-KTP tersebut, sehingga perlu pengkajian yang matang untuk penerapannya," katanya.
Kendala yang terjadi, lanjutnya, di antaranya tidak sesuainya jaringan kerja dengan sistem jaringan internet yang tersedia di masing-masing wilayah. Selain itu, kurang tersedianya SDM yang khusus menangani hal tersebut.
"Maka perlu diadakan pelatihan SDM secara bergilir sesuai dengan skala prioritas yang cermat dan akurat," ujarnya.(*)
