Hanura Jembrana Pecah Sikapi Forum Partai

Negara (Antara Bali) - Partai Hanura di Kabupaten Jembrana terpecah dalam menyikapi Forum Komunikasi Antar Parpol (Forkap), yang dibentuk bersama Partai Nasdem, PKB, PPP, PKS dan PKPI.

"Saya selaku koordinator cabang tidak pernah diajak bicara hal tersebut. Forum itu saya nilai juga rapuh, dan tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam Pilkada," kata Koordinator Cabang Partai Hanura untuk Kabupaten Jembrana, I Wayan Pinta Yadnya lewat sambungan telepon, Senin.

Ia mengatakan, jika parpol dalam forum tersebut berkoalisi, capaian perolehan kursi dan suaranya masih jauh di bawah, sehingga rencana memunculkan figur calon wakil bupati tidak akan dilirik partai lainnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini juga menilai, Forkap dibentuk berdasarkan keinginan pribadi ketua-ketua partai, tanpa melewati mekanisme di intern masing-masing.

"Contohnya Partai Hanura, itu hanya keputusan sepihak dari Ketua DPC. Seharusnya dimusyawarahkan dulu dengan pengurus lainnya," ujarnya.

Sebagai koordinator yang memegang SK dari induk partai yang lebih tinggi, ia juga merasa dilecehkan karena sama sekali tidak diajak bicara.

"Apalagi sudah memunculkan kandidat bakal calon wakil bupati, yang mereka sebut dengan inisial AS. Untuk bisa didaftarkan ke KPU, tidak cukup rekomendasi dari kabupaten, tapi juga butuh persetujuan dari pengurus partai di provinsi maupun pusat," katanya.

Karena itu ia pesimis, niat untuk mengusung AS akan terlaksana, karena belum memegang rekomendasi resmi dari DPD maupun DPP partai.

Ketua DPC Partai Hanura Made Andika Suteja saat dikonfirmasi membantah, jika forum antar partai yang dibentuk tersebut rapuh karena keputusan sepihak dari ketua partai.

"Yang hadir seluruhnya memang ketua partai, yang otomatis mewakili partai masing-masing. Khusus untuk Hanura, saya sebelumnya sudah melakukan rapat internal terkait hal tersebut," katanya.

Ia menegaskan, pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan sepakat untuk mensosialisasikan terbentuknya Forkap ini kepada pengurus masing-masing, yang wajib untuk dilaksanakan.(GBI)